Komisi V Siap Percepat Perbaiki Infrastruktur Pangan Sumatera Selatan

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti berbagai persoalan infrastruktur pendukung pangan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya segera akan membahas secara khusus dengan melibatkan seluruh mitra kerja terkait isu di Sumatera Selatan.

“Pak Gubernur (Sumatera Selatan), nanti kami akan mencoba untuk melakukan kunjungan kerja Komisi V secara khusus ke Provinsi Sumatera Selatan dengan menghadirkan seluruh mitra Komisi V. Karena ada yang menyangkut masalah Kementerian Perhubungan, dan beberapa Dirjen yang saat ini belum hadir. Nanti kita ingin pembahasan lebih lengkap dan menjadi prioritas utama bagi Komisi V,” ujar Iwan dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Di sisi lain, terkait isu kemacetan akibat penyempitan jalur di kawasan Palembang–Betung yang disebut seperti “bottleneck” kemacetan, ia mengingatkan Kementerian PU agar segera mempercepat penyelesaian ruas tersebut, karena jalur tersebut menjadi simpul strategis transportasi pangan di wilayah Sumatera bagian selatan. “Kita bisa membayangkan, lima ruas jalan bertemu hanya di satu jalur penghubung selebar tujuh setengah meter. Ini harus segera menjadi perhatian utama. Saya minta Kementerian PU melalui Balai Jalan lebih agresif menindaklanjuti,” tegasnya.

Selain itu, Komisi V DPR juga menyoroti progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang sempat mengalami kendala teknis, termasuk dugaan kesalahan pada titik tapak dan data topografi. Dirinya pun juga meminta Kementerian PU agar masalah teknis segera diselesaikan. Sebab, jelasnya, bendungan tersebut sangat penting bagi pengairan dan produktivitas pertanian daerah.

“Bendungan ini harus kita rampungkan. Kalau memang ada kesalahan titik tapak atau data yang kurang tepat, segera koreksi dan pastikan tidak berlarut. Karena kalau bendungannya jadi tapi irigasinya tertinggal, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh petani,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat kini mulai mengubah fokus dari pembangunan bendungan baru ke penyelesaian jaringan irigasi yang selama ini tertinggal. Pun, upaya ini, terangnya, telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar tiga tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier guna mengoptimalkan fungsi bendungan yang telah dibangun.

“Dulu pemerintahan Pak Basuki fokus membangun bendungan hampir 60 di seluruh Indonesia namun irigasinya banyak yang belum selesai. Sekarang kami ingin memastikan agar yang sudah ada bisa berfungsi penuh, karena percuma bendungannya megah tapi sawahnya tetap kering,” paparnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah terkait aspek penganggaran. Perlu diketahui, jelasnya, banyak proyek daerah yang ditarik ke pusat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah dan Inpres irigasi. Berangkat dari kebijakan ini, dirinya menilai koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten-kota menjadi mutlak agar prioritas pembangunan tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kami banyak menerima Inpres jalan dan irigasi yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah tapi semua itu harus tetap terkoordinasi agar prioritas daerah tidak hilang. Jadi penting sekali sinkronisasi dengan RPJMD provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataan, ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI tidak ingin sekadar memberi janji tanpa hasil konkret. Ia memastikan bahwa setiap keluhan dan masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan kerja nyata Komisi V DPR bersama mitra kementerian terkait.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak datang hanya memberi harapan kosong. Kami ingin membawa hasil yang nyata untuk masyarakat Sumatera Selatan,” tegas Politisi Fraksi Gerindra itu. •um/rdn