Komisi VIII Tinjau Sekolah Rakyat di Palembang, Soroti Kesiapan Fasilitas dan Tantangan Operasional

PARLEMENTARIA, Palembang– Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, melakukan peninjauan lapangan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang. Hal ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Kementerian Sosial (Kemensos).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan SRMA 7 setelah sekitar tiga bulan beroperasi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII menyoroti sejumlah hal penting, mulai dari tantangan yang dihadapi hingga fasilitas yang masih perlu disempurnakan.

“Kita datang untuk memantau sejauh mana perkembangan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 di Palembang setelah sekitar tiga bulan berjalan dan beroperasi, apa saja yang menjadi kendalanya, tantangannya serta sarana dan prasarana yang perlu segera dilengkapi agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik,” tegas Ansory dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/10/2025).

SRMA merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang berangkat dari semangat pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Program ini digagas untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa mengakses pendidikan karena alasan ekonomi.

Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata peran negara dalam menyediakan akses pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mulai dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan berbagai fasilitas seperti asrama, konsumsi harian, buku, seragam, hingga kegiatan pengembangan karakter.

Di Palembang, SRMA 7 berlokasi di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial KM 5, Sukabangun. Saat ini sekolah telah menampung sekitar 100 siswa kelas X yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel). Beberapa fasilitas yang telah tersedia antara lain asrama (kapasitas 10 anak per kamar), ruang makan, ruang kelas, dan perpustakaan.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi VIII juga menyaksikan langsung aktivitas siswa yang tengah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti paduan suara, tari, musik, karate, futsal, badminton, hingga keterampilan membatik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pengembangan minat bakat siswa.

Politisi Fraksi PKS ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai tantangan yang dihadapi program Sekolah Rakyat secara nasional.

“Dalam tugas pengawasan ini, kami melihat perlunya mengumpulkan para Kepala Sekolah Rakyat seluruh Indonesia bersama dinas sosial dan dinas pendidikan untuk menyampaikan langsung kendala di lapangan. Pemerintah perlu mendengar dan segera mencarikan solusi agar program ini benar-benar bisa berjalan maksimal,” tutup legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III tersebut. •oji/rdn