//
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Tanjungpinang – Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau. Ia menilai, meskipun Batam mengalami kemajuan pesat, daerah lain seperti Bintan dan Karimun belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan perdagangan bebas.
“Free trade zone ini seharusnya memberi dampak yang merata. Namun berdasarkan paparan dari kepala daerah dan wakil gubernur, terlihat pertumbuhan ekonomi masih sangat timpang. Batam maju, tapi Bintan dan Karimun tertinggal,” kata Dede Yusuf saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, salah satu kendala adalah posisi Badan Pengelola (BP) FTZ yang langsung berada di bawah Presiden, setara dengan kementerian. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa terlibat penuh dalam mengelola pembangunan. “Ada tumpang tindih kewenangan. Pemerintah daerah tidak bisa in charge langsung, karena badan pengelola itu langsung berhubungan dengan pusat,” jelasnya.
Dede mengingatkan, ketimpangan ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan mendorong praktik ilegal di kawasan perbatasan. “Kalau pertumbuhan tidak merata, akan ada gap. Gap itu bisa memicu inflasi, perdagangan ilegal, bahkan narkoba dan TPPO,” tegasnya.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI akan mendorong perbaikan regulasi dan tata kelola agar FTZ benar-benar memberi manfaat luas. “Jangan sampai FTZ hanya menguntungkan satu wilayah saja. Semua daerah di Kepri harus merasakan dampaknya,” tutup Dede. •eno/aha
