Komisi X Ungkap Angka Rata-rata Lama Sekolah di 71 Kabupaten Kurang dari Delapan Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyoroti persoalan kesenjangan pendidikan antar-daerah di Indonesia yang masih sangat besar. Dalam rapat kerja  dengan Mendikdasmen, ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh diambil tanpa perencanaan dan kajian yang matang.

Esti menyoroti target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Prioritas Nasional Keempat, yang menargetkan angka 9,45 tahun untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2026. Meskipun angka rata-rata nasional saat ini adalah 9,22 tahun, ia mengungkapkan masih ada 71 kabupaten di Indonesia yang memiliki RLS di bawah 8 tahun, bahkan ada yang hanya mencapai 2,2 tahun.

“Kita boleh bangga punya sekolah unggulan, tetapi kita harus melihat, masih ada satu hal yang harus diselesaikan, bagaimana kesenjangan antar-daerah. Ini juga terkait dengan pendidikan yang harus kita selesaikan,” ujar Esti saat mengikuti Raker Komisi X dengan Mendikdasmen RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/205)

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Esti mengusulkan agar anggaran pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), tidak diturunkan, bahkan harus dinaikkan dengan skema afirmasi.

“Anggaran pendidikan kita jangan turun. Dikdasmen harus berusaha. Kita semua harus berusaha, tidak boleh turun. Bahkan harus naik dengan memperhatikan apa? Harus ada afirmasi daerah yang angka rata-rata lama sekolahnya masih di bawah 9,22,” tegasnya.

Senada dengan kekhawatiran tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti masalah infrastruktur yang mendasar. Ia mempertanyakan efektivitas pemberian bantuan perangkat digital kepada sekolah-sekolah di daerah tertinggal jika sarana pendukungnya tidak memadai.

“Ada banyak permintaan ingin diberikan alat-alat kepada sekolah-sekolah kita, khususnya di daerah yang tertinggal. Tetapi di sana belum ada internet, bahkan banyak keluhan kemarin, masalah air, listrik, dan lain-lain,” ungkap Furtosan.

Menurutnya, percuma menyiapkan perangkat digital canggih jika tidak ada akses internet atau listrik di lokasi tersebut. 

Dari catatan di atas, dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi X  meminta Kemendikdasmen RI meningkatkan perhatian terhadap daerah 3T dan daerah marginal melalui program afirmasi yang berfokus pada penyediaan layanan dasar pendidikan. Prioritas harus diberikan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan,penyediaan infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan sanitasi air bersih guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. •rnm/rdn