
Dalam pidatonya, Indra Iskandar menyebut forum ini sebagai ruang kolaboratif yang penting untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan DPR RI sebagai representasi rakyat. “Ketiga fungsi utama DPR—legislasi, anggaran, dan pengawasan—tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat yang tidak sekadar simbolik, tetapi juga substansial,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang parlemen, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang-ruang partisipasi yang setara. Ia menekankan bahwa partisipasi publik yang bermakna atau meaningful public participation bukan hanya menghadirkan forum konsultasi, melainkan juga menyediakan akses informasi yang luas, mendorong literasi kebijakan, serta mengelola masukan publik secara sistematis dan transparan.
“Melalui strategi ini, setiap proses pengambilan keputusan—baik dalam penyusunan undang-undang, penganggaran, maupun pengawasan—dapat lebih selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” tambahnya.
Indra juga menekankan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik secara kelembagaan, memperkuat kolaborasi antara humas kementerian/lembaga, serta mengarusutamakan komunikasi publik dalam mendukung fungsi representasi parlemen.
“Saya berharap forum ini melahirkan pemikiran strategis, ide-ide segar, serta praktik baik yang dapat direplikasi untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih bermakna dan berkelanjutan,” tutur Indra.
Di akhir sambutannya, Indra mengapresiasi kehadiran para narasumber, peserta, serta Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang turut membuka kegiatan. Ia berharap semangat kolaboratif ini menjadi titik tolak penguatan sinergi antara DPR RI, BAKOHUMAS, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan parlemen yang terbuka, responsif, dan akuntabel. •gal/aha