BKSAP Sambut Baik ‘Sinergi Diplomasi Parlemen dan Akademia’, Bahas Keanggotaan Indonesia di OECD dan BRICS

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Upaya Indonesia memperkuat peran di kancah global terus berlanjut. Setelah memulai proses aksesi ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Februari 2024 dan resmi menjadi anggota BRICS pada Januari 2025, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan langkah tersebut sejalan dengan kepentingan nasional.

Sebagai bagian dari proses itu, BKSAP membentuk Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional yang bertugas menjaring masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Panja ini fokus menelaah kesiapan Indonesia memenuhi standar keanggotaan OECD, mengkaji manfaat keikutsertaan di BRICS, serta meninjau dampaknya terhadap kebijakan dan industri dalam negeri.

Dalam rangka memperluas dialog dan mendengarkan pandangan akademisi, BKSAP menggelar Sosialisasi Hasil Panja Organisasi Internasional bertajuk “Sinergi Diplomasi Parlemen dan Akademia” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan pada Selasa (14/10/2025).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Roba Putri mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi parlemen untuk berdiskusi dan menerima masukan akademik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di forum internasional.

“Hari ini BKSAP mengadakan BKSAP Day ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ditemani oleh Habib juga akademia dari UMJ berdiskusi terkait dengan organisasi internasional. Bagaimana pro-kontra keikutsertaan di BRICS dan juga sekaligus bagaimana strategi yang harus Indonesia tempuh untuk bisa masuk di dalam aksesi OECD supaya bisa menjadi anggota yang tetap,” ujar Irine saat ditemui Parlementaria usai pertemuan di Tangerang Selatan pada Selasa (14/10/2025).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, hasil diskusi dengan sivitas akademika akan menjadi bahan penting dalam kerja Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional BKSAP.

“Nah tadi kami berdiskusi bersama dengan teman-teman dari UMJ dan nantinya hasil diskusi ini akan kita teruskan, akan kita follow up di dalam kerja-kerja BKSAP,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota BKSAP, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Politisi Fraksi PKS itu menilai kegiatan BKSAP Day di lingkungan kampus seperti UMJ memiliki peran strategis. Menurutnya, akademisi menjadi mitra penting dalam memperkaya perspektif parlemen terhadap kebijakan internasional.

“Saya melihat BKSAP Day ini sangat menarik dalam menerima masukan khususnya dari akademisi. Kita merasa terhormat sekali karena masukan-masukan itu sangat positif. Semoga gerakan ini bisa ditimbal balik apakah kampus datang ke kita ke parlemen atau kita balik lagi ke sini. Terima kasih masukan para akademisi yang cakep-cakep,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, BKSAP menegaskan pentingnya memperkuat diplomasi parlemen sebagai bagian dari strategi diplomasi nasional. Adapun hasil kajian Panja Organisasi Internasional diantaranya; menyoroti perlunya penguatan peran parlemen dalam forum-forum global seperti OECD dan BRICS, termasuk dorongan pembentukan wadah khusus bagi kerja sama antarparlemen di kedua organisasi tersebut.

Selain itu, Panja menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dalam OECD dan BRICS membawa konsekuensi di sisi legislasi. Diperlukan penyesuaian kebijakan, antara lain ratifikasi Anti-Bribery Convention, penegasan larangan pengurangan pajak atas suap kepada pejabat publik asing, serta penguatan sistem statistik nasional yang kredibel dan transparan.

Panja OI BKSAP juga menilai pentingnya memastikan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan dalam proses aksesi agar setiap langkah kebijakan selaras dengan kepentingan rakyat. Sinergi antara parlemen, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam forum global, sekaligus memastikan manfaat diplomasi luar negeri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan BKSAP Day di UMJ menjadi bukti nyata bagaimana diplomasi parlemen dapat dijalankan secara inklusif dan berbasis pengetahuan. Melalui dialog seperti ini, DPR RI berupaya menjembatani kepentingan nasional dengan dinamika global dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. •uc/aha