Forum Bakohumas Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk ‘Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ pada Kamis (10/7/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif. Forum dibuka langsung oleh Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperkuat demokrasi dan transparansi.

Cucun Ahmad menegaskan bahwa DPR RI telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai kanal penyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, BAM akan fokus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip ‘meaningful participation’ atau partisipasi bermakna. Partisipasi publik dianggap kunci dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak nyata.

“Saat ini DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai wadah yang siap menyerap aspirasi masyarakat, BAM juga akan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dalam rangka melaksanakan meaningful participation,” ujar Cucun Ahmad dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria.

Turut hadir dalam forum ini antara lain Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Media Massa Kominfo RI, Molly Prabawaty, dan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat dan mitra kerja Bakohumas diharapkan lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Forum ini juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan platform digital diperkenalkan sebagai metode partisipasi yang lebih efektif dan inklusif. “Kami berharap melalui forum ini lahir pemikiran strategis dan praktik baik yang dapat direplikasi untuk mendorong partisipasi publik yang berkelanjutan,” ujar Indra Iskandar. Harapannya, sinergi parlemen dan publik dapat semakin kuat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis. •rth,gal/aha