//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai ini. Ia menilai penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam.
“Kolaborasi pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir Jakarta. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” ujar Mardani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Pihaknya merasa prihatin atas banjir di wilayah Jakarta yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat rumahnya terendam hingga ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Mardani menilai banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur pada 5-6 Juli 2025 ini menunjukkan masih adanya masalah struktural di daerah perkotaan.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun skema penanganan banjir yang lebih akurat. Pihaknya juga berharap penanganan banjir dapat cepat diatasi. Termasuk penyediaan pengungsian yang layak dan bantuan kepada warga yang terdampak.
“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” jelasnya.
Selain berkolaborasi dengan Pemerintah pusat, lanjutnya, Pemprov DKI juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga ibu kota lainnya seperti Pemda Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
“Jika Jakarta lumpuh kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta,” ujar Mardani.
Belum lagi kompleksitas persoalan Jakarta, baik dari segi pertumbuhan populasi, penyusutan tanah, hingga alih fungsi ruang hijau yang menurutnya diperlukan perencanaan yang lintas sektor dan konsisten dari hulu ke hilir.
“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time. Pintu air dan pos pantau sudah canggih, tapi jika tidak didukung oleh respons lapangan yang cepat, peringatan dini bisa kehilangan maknanya,” paparnya.
Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini mendorong agar Pemerintah membuat road map yang jelas untuk mengatasi persoalan banjir Jakarta ini. Mardani mengingatkan agar Pemerintah memberikan solusi yang teruji dan menggunakan anggaran yang bijak.
“Petanya harus jelas, solusinya harus teruji, anggarannya harus jelas pembagian bebannya. Mesti pake pola anggaran multiyears,” sebutnya.
Lebih lanjut, Mardani mendorong agar program pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah Ibu Kota, tidak hanya fokus pada estetika dan konektivitas, tetapi juga mengutamakan daya tahan terhadap bencana iklim dan krisis lingkungan perkotaan.
“Banjir tidak bisa kita anggap sebagai nasib. Ini soal pilihan kebijakan, kualitas eksekusi, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Setiap tahun kita diingatkan oleh air bah, dan setiap tahun pula kita dituntut untuk berbenah. Sekali lagi harus ada perbaikan yang komprehensif,” pungkasnya. •ayu/aha
