//
Harga Beras Melonjak di Tengah Stok Melimpah, Legislator Pertanyakan Larangan Intervensi Bulog
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti kenaikan harga beras yang signifikan di pasaran, meskipun cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog tercatat melimpah, mencapai 4,19 juta ton hingga 30 Juni 2025. Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota dewan dan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mempertanyakan mengapa harga beras di tingkat konsumen justru terus merangkak naik, padahal stok nasional diklaim sangat memadai. Daniel bahkan menyinggung potensi kerugian negara yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun akibat kondisi ini.
“Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang untuk melepas cadangannya, melepas stoknya. Biasanya kan, jawaban saya menjadi tugas Bulog untuk mengintervensi pasar, salah satunya adalah operasi pasar, sehingga harga menjadi stabil. Tetapi katanya Bulog dilarang. Nah kita minta penjelasan,” ujar Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa persoalan kenaikan harga beras tidak terlepas dari melonjaknya harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kenapa harga beras naik? Ya, kalau GKP sebelumnya di angka Rp5.500 atau Rp6.000, hari ini Rp6.500 di Maret kualitas apapun,” jelas Arief.
Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi oleh pola musiman panen raya yang umumnya terjadi pada Maret-April. Pada periode tersebut, produksi beras nasional bisa mencapai 10 juta ton. Namun, ketika masa panen berakhir, pasokan beras cenderung menurun, yang kemudian mendorong kenaikan harga gabah, dan pada akhirnya, harga beras.
“Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi, dengan satu, bantuan pangan yang 18,277 juta KPM (keluarga penerima manfaat), dan yang kedua SPHP,” ujarnya.
Arief menegaskan bahwa pemerintah menilai saat ini adalah momen yang tepat untuk mulai melakukan intervensi pasar guna menstabilkan harga beras di tengah penurunan produksi. •rnm/aha
