//
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik mengenai Revisi Undang-Undang Perkoperasian ke Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah.|Foto: Dwiki/Arifman
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di tengah laporan ketersediaan stok pangan nasional yang dinilai mencukupi. Kondisi tersebut, katanya, mendorong Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan lembaga terkait memperketat pengawasan distribusi serta segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga.
Achmad mengatakan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dari sisi produksi hingga distribusi. Hal ini penting untuk memastikan kenaikan harga bukan disebabkan gangguan pasokan, penurunan produksi akibat faktor musim, maupun adanya praktik penimbunan.
“Pertama tentu kita tengok dulu ekosistem distribusinya. Kita lihat dari sisi produksi sendiri, bagaimana hasil sawah dan pengaruh musim yang bisa menyebabkan pengurangan produksi, atau justru sebaliknya, adanya indikasi penimbunan. Ini membutuhkan pengawasan ketat dari pihak dan lembaga terkait,” tegas Achmad saat ditemui di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, terdapat perbedaan antara kondisi stok yang dilaporkan dengan perkembangan harga di pasar. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog, Komisi VI memperoleh informasi bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi memadai. Namun, di lapangan harga sejumlah komoditas justru menunjukkan kecenderungan meningkat.
“Stok pangan kita cukup, tapi kenyataannya di pasar harga mulai merangkak naik, seperti telur, gula, dan beras. Melalui Menteri Perdagangan, ini perlu diawasi secara ketat apa penyebab kenaikan ini apakah suplainya yang terganggu atau ada masalah di titik lain,” ujarnya.
Achmad meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data ketersediaan pangan, tetapi memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan tersebut. Menurutnya, pengawasan distribusi diperlukan untuk menemukan titik persoalan yang menyebabkan harga komoditas meningkat meskipun stok dinyatakan aman.
Ia juga mendorong pemerintah segera melakukan intervensi apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Operasi pasar, menurutnya, dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia bagi masyarakat.
“Kami harapkan kementerian terkait langsung mengadakan operasi pasar sehingga harga kembali stabil. ID Food misalnya bisa turun untuk gula, kemudian Bulog mengadakan operasi beras dan minyak goreng,” katanya.
Achmad menegaskan langkah tersebut perlu dilakukan agar gejolak harga tidak semakin membebani masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok pangan dan menindak pihak yang terbukti memanfaatkan kondisi pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.
“Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat,” pungkasnya. (dwk/we)
