Waka DPR Cucun Fasilitasi Dialog Antar-Stakeholder, Bahas Program Rumah Layak hingga UMKM

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong sinkronisasi program pembangunan desa dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas level dalam kegiatan resesnya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Dalam forum tersebut, Cucun memfasilitasi dialog antar-stakeholder terkait, mulai dari kepala desa, ketua DPRD Kabupaten Bandung, serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, guna membahas optimalisasi anggaran dan penyelarasan program pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan.

Langkah ini, menurut Cucun, bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih program dan anggaran, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut bahwa masih banyak program berbasis desa yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, tanpa integrasi dengan perencanaan di level kabupaten, provinsi, maupun kementerian/lembaga.

“Saya hadirkan ketua DPRD kabupaten dan anggota DPRD provinsi agar semua program desa ini bisa sinkron. Termasuk program rumah layak huni, subsidi perumahan, dan pengembangan UMKM melalui Dana Stimulan Pemberdayaan Sosial (DSPS),” kata Cucun kepada Parlementaria, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, (20/6/2025).

Dalam dialog tersebut, isu-isu strategis yang menjadi perhatian mencakup perumahan layak bagi warga miskin, perluasan akses permodalan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan BUMDes. Cucun menyoroti pentingnya keterlibatan desa dalam program nasional seperti subsidi perumahan dan bantuan sosial, agar pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa desa memiliki potensi besar untuk terlibat dalam rantai pasok nasional, khususnya dalam sektor pangan dan bantuan sosial. Salah satu peluang konkret yang bisa digarap oleh koperasi desa adalah menjadi pemasok bahan baku untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun sebagai pengelola distribusi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Koperasi di desa bisa berperan sebagai supplier bahan pokok untuk program nasional. Bahkan bisa mengelola distribusi bantuan BPNT secara langsung. Ini bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, harus memiliki satu semangat yang sama dalam membangun dari bawah.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan desa tidak boleh hanya bersifat konsumtif atau sekadar menyerap anggaran, tetapi harus berdampak jangka panjang dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

“Kalau dana desa hanya habis untuk kegiatan seremonial atau proyek tanpa dampak ekonomi, itu rugi. Kita harus arahkan agar anggaran yang ada ini menghasilkan daya ungkit. Misalnya untuk modal koperasi, pelatihan UMKM, atau memperluas peluang kerja di desa,” jelasnya.

Sebagai penutup, Cucun menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus memfasilitasi dan mengawal kebijakan yang mendukung kemandirian desa. Ia berharap, dengan semakin terbangunnya koordinasi dan sinergi antarlevel pemerintahan, maka desa-desa di Indonesia akan lebih cepat maju dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

“Kunci keberhasilan pembangunan desa itu ada di komunikasi dan kolaborasi. Kalau semua pihak mau duduk bareng seperti ini, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini. •uf/rdn