//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dengan tema “Aleg Memahami Postur Anggaran, Komunikasi Publik, dan Memaknai Undang-Undang Pemilu serta Strategi Pemenangan”.
“Keterwakilan perempuan Indonesia di bidang politik saat ini masih berada di peringkat ke-114 dunia. Ini menjadi tantangan tersendiri ke depan untuk terus meningkatkan representasi perempuan di ranah politik, yang secara kuantitatif belum mencapai target minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Forum KPPI ini menjadi salah satu wadah strategis dalam memperkuat peran perempuan politik Indonesia. Karena itu, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya FGD ini,” ujar Indra usai menyampaikan keynote speech dalam acara yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia menambahkan, amanat 30 persen keterwakilan perempuan dalam undang-undang merupakan wujud komitmen bangsa untuk melibatkan perempuan dalam proses pembangunan demokrasi.
Menurut Indra, saat ini keterlibatan perempuan di dunia politik seharusnya bisa mencapai target tersebut, mengingat semakin banyak perempuan dari berbagai latar belakang yang telah terjun ke dunia politik. Mulai dari akademisi, pengusaha, artis, hingga birokrat, banyak perempuan yang kini mulai merintis karier politik. Namun demikian, tantangan juga terletak pada partai politik agar membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk berkiprah secara signifikan.
“Tidak ada demokrasi tanpa perempuan. Mengingat jumlah perempuan hampir setara dengan laki-laki, maka sangat wajar bila demokrasi juga harus memberi ruang setara bagi perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin,” tegasnya.
Indra juga menyoroti kiprah perempuan di parlemen yang kini jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang terpilih sebagai pimpinan di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD), yang berkontribusi besar dalam melahirkan kebijakan strategis dan keputusan politik nasional.
Terkait tema FGD, Indra menilai ketiga topik yang diangkat sangat penting bagi Anggota Legislatif (Aleg). Pemahaman yang menyeluruh terhadap struktur dan postur anggaran negara, termasuk kebijakan efisiensi serta kondisi perekonomian global, dinilai sangat diperlukan agar fungsi anggaran dapat dijalankan secara optimal.
“Namun, penguasaan substansi tidak akan banyak berarti jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, setiap Aleg perlu memiliki keterampilan komunikasi publik, tidak hanya kepada konstituen dan mitra kerja pemerintahan, tetapi juga kepada masyarakat luas, dengan memanfaatkan berbagai platform digital,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap undang-undang di bidang politik, khususnya Undang-Undang Pemilu, menjadi penting agar setiap Aleg dapat memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi pemenangan secara maksimal.
“Pemahaman yang kuat terhadap regulasi akan memberi bekal strategis bagi Aleg untuk berkompetisi secara sehat dan efektif dalam kontestasi politik,” pungkasnya. •ayu/aha
