Perluas Pasar dan Penguatan Institusi, BKSAP Dorong Proses Aksesi Indonesia di OECD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Delegasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Asia Pasifik di Gedung Nusantara III, DPR RI, Lantai 6, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi parlemen dalam mendukung proses aksesi (pengajuan keanggotaan) Indonesia sebagai anggota OECD.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa dalam pertemuan itu, BKSAP DPR RI mendorong kelancaran Indonesia dalam proses keanggotaan di OECD yang telah diajukan sejak tahun 2024. Hadir dalam kesempatan itu Alexander Boehmer sebagai Kepala OECD untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara.

“Intinya adalah permintaan kita menjadi anggota di tahun 2024 harus berjalan dengan lancar, dengan mulus. Dengannya mudah-mudahan Indonesia bisa mendapatkan banyak akses yang bukan cuma pasar, tapi improvement our good governance, strong institution,” ujar Mardani kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan OECD ini sudah rutin dilakukan beberapa kali.

“Iya hari ini BKSAP menerima Pak Alexander Boehmer dan rombongan  dari OECD Asia Pasifik, ditemani dengan OECD Indonesia. Ini pertemuan yang rutin dan sudah berapa kali Beliau datang ke Indonesia, dengan (pertemuan dengan) Parlemen juga sudah berapa kali,” tuturnya.

Menurut Mardani, bergabungnya Indonesia dengan OECD membawa banyak keuntungan, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan institusi, serta keterbukaan akses pasar.

“Biasanya 3-5 tahun (benefit dirasakan), tapi mereka lagi berusaha kita bisa lebih cepat. Benefit kita banyak. Kalau kita gabung, pasar kita terbuka, tidak banyak hambatan tarif. Kemudian yang paling utama kita bisa meningkatkan sistem perpajakan kita, sistem tenaga kerja kita, sistem pertambangan kita, sistem penataan negara kita,” jelasnya.

OECD, lanjut Mardani, memiliki peran penting dalam memberikan panduan kebijakan dan standar internasional di berbagai bidang.

“Kalau secara umum mereka memberikan rekomendasi bagaimana best practice dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan. Mereka punya PISA (Programme for International Student Assessment) yang itu membuka peluang kita berkomunikasi,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Terkait proses keanggotaan Indonesia ke dalam OECD, Mardani menyebut Indonesia tengah mengerjakan sekitar 200 item prasyarat dari OECD, dengan salah satu tenggat penting jatuh pada 3 Juni mendatang.

“Sudah dari 2024 kita mengajukan aksesi, tapi ada 200 item yang harus diselesaikan PR-nya kita untuk bisa diterima oleh OECD. PJ-nya itu Pak Menko Perekonomian, tadi dapat informasi 3 Juni ini salah satu tanggal penting, karena 3 Juni kita diminta untuk melaporkan dari 200 itu berapa yang sudah kita selesaikan untuk dibuat roadmap berapa tahun lagi kita bisa menyelesaikan tugas kita,” terang Mardani.

Adapun salah satu tantangan utama Indonesia dalam mengerjakan persyaratan tersebut yakni transformasi tenaga kerja informal menjadi formal, sesuai standar yang ditetapkan oleh OECD.

“Contohnya misal OECD mensyaratkan tenaga informal dalam tenaga kerja itu sedikit, kita sekarang masih banyak sekali tenaga kerja yang informal. Kalau informal itu dia tidak ter-cover oleh perlindungan, tidak ter-cover oleh upah minimum, tidak ter-cover karirnya, padahal mereka bekerja. Nah OECD minta yang informal workers ini harus dimigrasikan menjadi formal workers. Skemanya seperti apa itu yang sudah kita kerjakan,” jelasnya.

Di akhir, Mardani berharap agar seluruh pihak fokus pada substansi ekonomi dalam bebas dari isu politis. “Kita bisa punya satu kesatuan untuk mewujudkan termasuk yang tercepat diterima di OECD. Tentu tadi saya titip, jangan masukkan isu-isu politis, kita fokus di isu ekonomi,” pungkasnya. •hal/rdn