//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah serius dalam menuntaskan persoalan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menurutnya, pendidikan daerah 3T tidak akan selesai apabila anggaran yang disediakan tidak mencukupi.
“Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia tetap nyata dan diperlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk anggaran agar kualitas pendidikan di wilayah 3T dan marjinal dapat segera ditingkatkan,” kata Esti saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI berbareng sejumlah organisasi masyarakat sipil di bagian pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Sejauh ini, ujar dia, dengan beragam kunjungan yang dilakukan oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan marginal itu, tetap ditemukan persoalan akomodasi pendidikan yang belum memadai alias tidak layak digunakan. “Kami menemukan kondisi akomodasi pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan akomodasi penunjangnya,” kata dia.
Sejumlah wilayah 3T dan marjinal yang telah dikunjungi oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, di antaranya wilayah di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Palembang, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Esti mengatakan Komisi X DPR berpandangan support anggaran berbobot krusial dalam memperbaiki sarana dan akomodasi pendidikan di wilayah 3T.
Ke depannya, Esti berambisi beragam saran dan masukan yang diperoleh oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dari beragam rapat, baik berbareng pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di bagian pendidikan, dapat mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di wilayah 3T.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan revitalisasi sekolah, khususnya dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Wamendikdasmen menyatakan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dimulai serentak secara nasional pada 2 Mei 2025 oleh Presiden Prabowo yang dipusatkan di Bogor, Jawa Barat. •tn/aha
