//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengecam gerakan yang menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia meminta Pemerintah menjelaskan apakah turut memfasilitasi kehadiran pihak yang menggaungkan isu separatis di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) tersebut.
“Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Diberitakan sebelumnya, gerakan separatis Papua, Maluku, hingga Aceh Kembali menjadi sorotan setelah slogan ‘Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh’ muncul di forum PBB atau Badan Penasehat Tingkat Tinggi Khusus Masyarakat Adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB baru-baru ini.
Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan kertas bertuliskan ‘Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ dalam sidang UNPFII ke-24 di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin (21/4).
Aksi itu mendapat perhatian setelah petugas keamanan forum yang telah diberitahu langsung menyita selebaran tersebut dan memberikan peringatan keras kepada para pelakunya. Selebaran dengan pesan separatis itu pun segera ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindakan provokasi yang tidak sesuai dengan tujuan forum tersebut.
Menurut Junico, Pemerintah tidak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi ini dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencari sensasi, namun harus juga mencari tahu dari mana asal pembawa kertas berslogan ‘Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu.
“Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?” tegas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.
Jika memang Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) tak dilibatkan dalam forum UNPFII, menurut Nico, Kemlu harus melakukan evaluasi mengapa Indonesia sampai tidak terlibat dalam forum PBB tersebut.
“Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang nggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini. Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni,” tandas Nico.
Kemlu melalui sang Juru Bicara, Rolliansyah Soemirat sudah buka suara terkait adanya insiden sejumlah orang membawa lembaran kertas bertuliskan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Amerika Serikat.
Atas adanya insiden itu, sejumlah orang yang menyalahgunakan forum dengan membawa selebaran Free Papua tersebut ditindak dan diberi peringatan. Roy mengatakan kertas yang dibawa delegasi tersebut lalu disita oleh petugas keamanan PBB.
Adapun forum PBB United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) merupakan forum yang membahas isu terkait masyarakat adat, terutama terkait dengan pembangunan, hak asasi manusia dan lingkungan. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari ratusan negara dan organisasi masyarakat adat.
Sidang UNPFII yang digelar dua tahunan itu biasanya menjadi forum bagi berbagai negara dan organisasi masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat di berbagai belahan dunia.
Kemlu menjelaskan, forum tersebut digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat, serta membahas kerja sama antara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam forum itu Pemerintah Indonesia hadir secara resmi.
Meski begitu, delegasi yang menyebarkan pesan separatis di UNPFII disebut datang di bawah sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah. Mereka merentangkan tulisan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh jelang pembukaan Sidang UNPFII.
Berdasarkan informasi, mereka berasal dari Kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Perwakilan dari ASNLF bernama Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah. Sementara, perwakilan WPLO ada John Anari dan Martin Go. •pun/aha
