//
PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia untuk serius menjalankan program pembangunan tiga juta rumah rakyat yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Desakan ini disampaikan Yasti dalam pertemuan antara Komisi V dan mitra kerja kementerian/lembaga di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (16/4/2025). Menurutnya, target besar itu sangat memungkinkan dicapai tanpa harus membebani APBN, jika kementerian benar-benar mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
“Kalau saja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mau patuh pada amanat Undang-Undang, maka tiga juta rumah dalam tahun pertama bisa dibangun. Karena prinsip hunian berimbang itu mewajibkan pengembang rumah mewah dan menengah membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Yasti.
Ia mengingatkan bahwa backlog kebutuhan rumah sudah terjadi sejak lama, dan ketentuan soal hunian berimbang sejatinya telah berlaku sejak 2012. Namun, hingga kini tidak pernah dijalankan secara optimal.
Tak hanya itu, Yasti juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat, bahkan aparat daerah, terkait status dan skema rumah subsidi yang disediakan pemerintah. Ia menyebut penyampaian informasi oleh kementerian kerap menyesatkan dan tidak transparan.
“Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar. Jangan sampai dikira ini rumah gratis. Kalau ini rumah bersubsidi, ya bilang jelas. Subsidi FLPP misalnya, itu hanya bantuan keringanan bunga—bukan potongan harga besar-besaran,” tegasnya.
Yasti juga menyinggung soal rendahnya nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang hanya sebesar Rp20 juta. Menurutnya, nilai tersebut sudah tak relevan dengan harga bahan bangunan saat ini dan tak akan cukup untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak.
“Di daerah saya, kepala desa sampai harus menambal kekurangan dengan dana desa, supaya rumah itu bisa benar-benar layak. Idealnya bantuan BSPS itu minimal Rp37 juta,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Yasti berharap Kementerian PKP tidak menjadi penghambat realisasi program prioritas Presiden Prabowo, dan justru menjadi penggerak utama dalam penyediaan hunian yang adil dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. •aha
