//
Pemerintah Pusat Perlu Alokasikan Anggaran Pembebasan Lahan Kolam Retensi di Jambi
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jambi – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Jambi. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan temuannya terhadap persoalan ganti rugi lahan atas kolam retensi di Sungai Asam, Kota Jambi yang belum selesai. Sehingga, hal ini menyebabkan banjir di kota tersebut saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Kunjungan reses kami kali ini juga ditemukan persoalan ganti rugi lahan yang belum tuntas kemudian kolam retensi yang belum selesai, sehingga menyebabkan banjir,” ungkapnya kepada Parlementaria usai memimpin tinjauan lapangan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi, Senin (14/4/2025).
Diketahui persoalan tersebut disebabkan kebutuhan jumlah anggaran pembebasan pembangunan lahan yang mencapai Rp75 miliar. Ridwan mengatakan pihaknya akan mengupayakan sisa kebutuhan anggaran untuk dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita sadar bahwa (APBD) kabupaten/provinsi juga terbatas keuangannya, sadar pula kita sekarang juga lagi ada-ada upaya presiden untuk penghematan, tetapi asas prioritas menjadi utama karena kita yakin kalau tanpa prioritas itu tidak-tidak akan terlaksana pembangunan kita,” ungkap Ridwan.
Ia juga optimistis akan tetap memprioritaskan pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Prabowo kita percaya sebagai presiden dia akan memperhatikan mana yang prioritas mana yang tidak. Jambi, menurut Komisi V, adalah ini adalah sangat prioritas untuk segera diperjuangkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •rr/rdn
