//
PARLEMENTARIA, Bekasi – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jatiasih, Bekasi, Kamis (27/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menilai efektivitas operasional tol sebagai jalur strategis dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik di kawasan Jabodetabek.
Lasarus menegaskan pentingnya infrastruktur jalan tol memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. “Tol JORR memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, kita memastikan bahwa sarana dan prasarana di jalan tol ini memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna,” ujarnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, volume kendaraan yang melintasi Tol JORR mencapai 67.510.579 kendaraan, dengan rincian sebagai berikut: Seksi W2: 23.450.517 kendaraan; Seksi S: 44.021.174 kendaraan; Seksi E1: 28.743.433 kendaraan; Seksi E2: 12.528.041 kendaraan; Seksi E3: 704.408 kendaraan; Ulujami – Pondok Aren: 2.084.180 kendaraan.
Selain itu, Komisi V DPR RI menyoroti permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih sering melintas di jalan tol. Kendaraan ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merusak infrastruktur. “Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berhak menolak kendaraan ODOL masuk atau mengeluarkannya di gerbang terdekat. Ini harus ditegakkan secara tegas agar tidak ada yang dirugikan,” tegas Lasarus.
Pemerintah telah menetapkan pelarangan penuh terhadap kendaraan ODOL mulai awal 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa penerapan Zero ODOL adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih yang membahayakan keselamatan.
Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung peningkatan kualitas jalan tol, termasuk Tol JORR, guna memastikan kelancaran dan keamanan bagi masyarakat. “Hasil kunjungan ini akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat Komisi V DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah tindak lanjut,” pungkas Lasarus. •ssb/aha
