//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya peran moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam forum “OUTLOOK EKONOMI DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, ia menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI berkomitmen memberikan sinyal positif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kami ingin memberikan penguatan. Presiden kepingin punya pertumbuhan ekonomi 8 persen, kami akan memberikan penguatan politik bagaimana fiskal dan moneter bisa memberikan dorongan pertumbuhan,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya.
Politisi Fraksi Partai Golongan Karya tersebut menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sektor moneter memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan aktif dalam mendorong program pemerintah yang menjadi lokomotif pertumbuhan, seperti hilirisasi, sektor perumahan, sektor pangan, serta program Makan Bergizi Gratis.
“Peran ini sebenarnya sinyal yang kuat bahwa sektor moneter harus juga aktif memberikan dukungan kepada program-program pemerintah yang akan menjadi salah satu motor atau lokomotif pertumbuhan, yaitu apa, hilirisasi. Kemudian sektor perumahan, sektor pangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis,” tekannya.
Menyambung terkait hilirisasi yang digadang menjadi tonggak awal industrialisasi, menurutnya harus dilakukan pemerataan dorongan. Misbakhun menegaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi semakin lebih maju sebaiknya tidak hanya tidak hanya fokus ke satu sektor saja tapi juga memberikan perharian ke sektor lain.
“Hilirisasi merupakan langkah awal menuju industrialisasi. Saat ini banyak pembahasan terkait hilirisasi di sektor minerba, tetapi sektor pertanian dan perikanan juga perlu didorong,” tambahnya.
Tak luput juga menyoroti pentingnya dukungan dari dalam negeri dalam pembiayaan hilirisasi. Ia menekankan bahwa Bank Indonesia harus menggunakan instrumen yang lebih kuat dalam mendukung likuiditas pasar, tidak hanya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) tetapi juga melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
“Kalau volumenya besar tapi cepat ditarik kembali dalam bentuk SRPI (Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia), kan juga berbahaya. Ketarik kembali dalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) juga berbahaya. Fungsi mediasi perbankan harus diperkuat dengan produktivitas. Sektor riil yang bergerak,” ujar Legislator Dapil Jawa Timur II tersebut.
Dijabarkannya, bahwa sektor riil terus memberikan peran dalam pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya menciptakan penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya penghasilan, rakyat dapat melakukan konsumsi. Menurutnya, peran tersebut yang harus diperkuat adalah menggerakkan roda ekonomi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyelesaian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi sinyal kuat bagi pasar. Menurutnya, penyelesaian regulasi ini dapat mengatasi ketidakpastian yang selama ini berpengaruh terhadap pergerakan saham perusahaan-perusahaan BUMN.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa permasalahan fundamental telah diselesaikan dengan baik, dan pasar dapat bereaksi positif terhadap hal ini. Dan ini mungkin akan menjadi salah satu, menurut saya, yang ditunggu oleh pasar karena banyak BUMN kita yang menjadi salah satu penggerak pasar modal kita,” pungkasnya. •ira,uc/aha
