Refocusing Anggaran Diharapkan Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan dukungannya terhadap refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan harapan agar hal ini dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan mempercepat pemulihan sektor tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar refocusing anggaran ini tidak menghambat kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Pada prinsipnya kami mendukung refocusing anggaran. Dengan refocusing ini saya berharap tidak mematikan pergerakan lingkungan hidup, justru memecut kinerja dari kementerian lingkungan hidup,” ujar Moreno Soeprapto dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq didampingi Wamen Diaz Hendropriyono yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa Komisi XII DPR RI sangat peduli dengan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Merujuk kejadian penambangan emas ilegal terbaru di Kalimantan Barat yang menjadi sorotan internasional, menurutnya memberikan dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China. Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan negara mencapai negara Rp1,02 triliun.

Terkait hal itu, Moreno menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong investasi, illegal mining yang terus terjadi akan menghambat kemajuan Indonesia menuju cita-cita pembangunan yang lebih besar. “Dimulai dari kemarin yang sempat ramai di Kalimantan Barat, itu menjadi di dunia internasional itu jadi sangat buruk sekali. Terutama pertama kita sangat mendorong dan mendukung iklim investasi tetapi catatannya kan banyak sekali,” tegasnya.

Maka, tandas Moreno, salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mengkaji lebih mendalam tentang revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian sanksi terhadap illegal mining yang dinilai belum cukup efektif. Diingatkannya, Indonesia harus bertindak tegas agar tidak mengulang kejadian yang sama, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal mining.

“Kalau seandainya illegal mining ini terus berjalan, bagaimana kita mau bergerak lebih maju menuju Indonesia Emas?” tandas Moreno menyayangkan sembari juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait potensi kerusakan dan dampak dari illegal mining mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat.

Dengan refocusing anggaran, Moreno berharap pemerintah dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan memperkuat pengawasan untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan. Ia optimis bahwa dengan kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup, Indonesia bisa mengejar target pembangunan dan memberikan efek jera terhadap pelaku illegal mining.

“Karena dengan refocusing anggaran ini kita harus memainkan peran kita di dunia internasional. Kita bisa membangun end product dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Menteri, saya yakin dan saya positif berharap kita bisa mengejar dan juga bisa memberikan efek jera terhadap pemain-pemain illegal mining,” pungkasnya. •pun/aha