Komisi VI Ingatkan BP Danantara: Harus Jamin Keberlanjutan Bisnisnya, Demi Kemakmuran Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) merupakan salah satu program kerja yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya ini dilakukan demi mengoptimalkan aset negara, khususnya BUMN, sebagai katalis perekonomian negara.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini berharap pembentukan BP Danantara bisa memperkuat sekaligus melindungi posisi perusahaan plat merah melalui usaha membangun tata kelola kebijakan yang efektif dan terintegrasi. Baginya, setiap kebijakan ekonomi nasional harus mengarah kepada keberlanjutan bisnis serta kemakmuran bangsa.

“Tentang (pembentukan BP Danantara) ini, yang jelas, kita semua tentu pengen menjaga pasar terkait korporasi,” tutur Anggia melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB itu pun menegaskan pemerintah harus segera melakukan modernisasi BUMN. Pasalnya, pemerintah dinilai belum maksimal mendorong BUMN menjadi penggerak ekonomi nasional yang mampu bersaing di dunia global sekaligus tetap mampu melayani kepentingan publik.

“Saya ingat, negara kita ini punya cita-cita. Pemerintah harus mewujudkan untuk melakukan modernisasi BUMN,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, Anggia mengingatkan bahwa Komisi VI DPR RI akan selalu mengawasi serta memastikan agar korporasi negara bisa tumbuh berkelanjutan sembari tetap mendukung stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu saja, ia ingin BUMN menjadi lebih adaptif terhadap tantangan zaman baik tingkat nasional maupun global.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengumumkan penundaan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara yang semula dijadwalkan pada Januari 2025.Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang mendukung operasi Danantara dapat disusun dengan lebih jelas dan komprehensif.

Penundaan ini tidak terlepas dari penekanan Presiden Prabowo atas pentingnya memiliki kerangka regulasi yang solid. Menurut Thomas Djiwandono, Prabowo ingin memastikan bahwa semua aspek regulasi yang terkait dengan Danantara telah dirancang dengan baik sebelum peluncuran resmi dilakukan. •ums/aha