Ketua BAM Tegaskan Peran DPR, Rumah Rakyat dalam Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya sebagai rumah rakyat dan pusat formulasi kebijakan nasional dalam Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu (29/12/2024).

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, dalam sambutannya menyatakan bahwa DPR RI merupakan tempat disusunnya berbagai kebijakan strategis yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“DPR adalah rumah besar rakyat Indonesia. Di sini, berbagai peraturan dan regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibahas dan disahkan. Kehadiran masyarakat dalam festival ini sangat bermakna untuk memperkuat demokrasi dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar Netty.

Netty juga menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Melalui IOF 2024, DPR membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi mereka terkait isu-isu strategis bangsa.

“Festival ini adalah wujud keterbukaan DPR terhadap ide-ide segar dari masyarakat. Kehadiran peserta di forum ini membuktikan bahwa keterwakilan publik di DPR semakin nyata dan relevan dalam menjawab tantangan zaman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Netty menekankan bahwa DPR RI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi representasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kami di DPR RI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terwujud dalam kebijakan yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, kehadiran peserta di festival ini adalah bukti bahwa DPR terus membuka diri dan memperkuat hubungan dengan rakyat,” jelasnya.

IOF 2024 yang digelar selama dua hari, pada 29-30 Desember 2024, menghadirkan berbagai diskusi bertema “Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia yang Lebih Baik”. Acara ini diharapkan menjadi ajang interaksi publik dan pemangku kebijakan dalam memperkuat demokrasi serta mewujudkan pembangunan yang inklusif. •aha