Charles Meikyansyah Tekankan Pentingnya Stabilitas Ekonomi di Momen Libur Akhir Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menekankan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

“Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap Pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun,” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga, seperti dengan meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar.

“Momen liburan tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mengeluarkan anggaran lebih besar daripada biasanya,” tuturnya.

“Untuk itu, kami mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam perbaikan sistem distribusi barang agar tidak terjadi pemborosan dan penumpukan barang di lokasi tertentu, yang dapat menyebabkan harga melonjak,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang meningkat pada bulan-bulan menjelang momen perayaan dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen (yoy) setelah sebelumnya mencatat 5,05 persen (yoy) pada triwulan II.

Selain itu, inflasi juga menjadi perhatian utama. Meskipun inflasi terkendali pada angka sekitar 2,5%, namun inflasi inti tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga barang kebutuhan pokok mungkin tidak mengalami lonjakan signifikan, ada tekanan inflasi di sektor lain yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Charles pun mendorong pemerintah memberikan langkah ekstra untuk mengurangi dampak gejolak perekomian global terhadap masyarakat.

“Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kita harapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak,” papar Legislator Dapil Jawa Timur IV tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya berada di kisaran 2,6%-3,2% pada akhir tahun 2024. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi ekspor Indonesia dan investasi asing, yang sangat bergantung pada kondisi pasar global.

Belum lagi banyak pekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91 persen, ada indikasi bahwa daya beli masyarakat menurun akibat inflasi dan biaya hidup yang meningkat.

“Tantangan-tangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan,” ucap Charles.

Anggota Komisi di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional itu pun menyebut, tahun baru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Charles juga mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam berbelanja di akhir tahun.

“Dengan menyusun anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, diharapkan masyarakat dapat bertahan meskipun ada fluktuasi harga yang tidak terhindarkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Charles menilai stabilitas ekonomi dan harga pasar di akhir tahun menjadi isu yang krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar setiap kementerian/lembaga terkait dapat menanggapi isu ini dengan kebijakan yang efektif serta responsif guna menghadapi dinamika ekonomi yang ada.

“Harus ada kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang dan sebagai upaya menghindari spekulasi harga yang tidak wajar,” sebut Charles.

“Tentunya upaya bersama antara Pemerintah, DPR, dan stakeholder berkepentingan serta masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan di masa mendatang,” tutupnya. •bia/rdn