Hindari Alergi Bawaan, Perlu Riset Lebih Lanjut ‘Susu’ Ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menilai perlu riset lebih lanjut mengenai ide ‘susu’ ikan dalam rangka untuk memperhatikan keamanan produk. Arzeti mengingatkan, sebagian orang, utamanya anak-anak, memiliki alergi bawaan terhadap produk berprotein tinggi seperti ikan yang dapat memicu reaksi serius.

“Memang diperlukan kajian lebih lanjut karena produk minuman konsentrat ikan ini relatif baru dan belum memiliki definisi yang baku dalam standar pangan internasional. Jadi, butuh standardisasi dan regulasi mengenai komposisi dan proses pembuatannya,” terang Arzeti dalam keterangan rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Diketahui, ide ‘susu’ ikan menjadi topik hangat, setelah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengumumkan sedang mengkaji penggunaannya sebagai alternatif dalam program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Alternatif ini diusulkan mengingat stok susu sapi di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dari program makan bergizi dan susu gratis tersebut, yang menyasar 82,9 juta orang yaitu anak sekolah, balita, hingga ibu hamil.  Data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun dan kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7 persen, sisanya masih dipenuhi dari impor.

“Perlu diperhatikan juga mengenai faktor alergi ketika mengonsumsi produk minuman dari ikan. Anak-anak yang alergi bisa timbul gejala ringan seperti gatal-gatal hingga reaksi yang lebih berat seperti anafilaksis. Dan kalau memang ide ini direalisasi untuk program makan gratis, penting sekali adanya pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk mencegah risiko kontaminasi yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Walau begitu, Arzeti menyatakan ide soal ‘susu’ ikan tersebut cukup baik mengingat ikan memiliki potensi sebagai sumber protein alternatif, terutama di daerah dengan akses terbatas ke susu sapi. Ikan juga merupakan sumber kekayaan alam unggulan Indonesia.

“Tetap masih diperlukan uji klinis dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kesesuaiannya sebagai pengganti susu dalam program gizi nasional,” ungkapnya.

Program Makan Bergizi dan Susu Gratis yang digagas Prabowo bertujuan untuk menurunkan angka stunting Indonesia yang cukup tinggi yaitu 21,5 persen pada tahun 2023. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Salah satu yang dapat mengatasi masalah stunting dengan peningkatan konsumsi ikan.

“Jika masyarakat kesulitan menerima susu ikan, program ini bisa kehilangan efektivitasnya. Jadi sangat perlu sosialisasi secara bertahap dan di bawah pengawasan dokter”

Arzeti mengatakan DPR siap memberi dukungan jika pada akhirnya pemerintahan Prabowo nanti akan mengakomodir ide penggunaan ‘susu’ ikan. Apalagi program ‘susu’ dari ikan ini juga telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sejak tahun 2023 sebagai upaya mendorong hilirisasi produk perikanan di mana Indramayu menjadi pilot projectnya.

“Namun Pemerintah harus bisa memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan distribusinya memenuhi standar keamanan yang ketat. Pemerintah juga perlu memastikan pasokan susu bergizi tinggi tersebut dapat memenuhi kebutuhan program di seluruh Indonesia. Tidak kalah penting, kita harus memikirkan kelangsungan ekosistem laut, terutama jika peningkatan permintaan susu ikan dapat menyebabkan overfishing dan kerusakan lingkungan,” lanjutnya.

Kajian untuk program minuman bergizi tinggi dari ikan itu pun dinilai perlu lebih detail dan membutuhkan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Pasalnya masyarakat belum terlalu familiar mengonsumsi produk minuman dari ikan.

“Karena ini baru, penerimaan masyarakat pasti akan berbeda-beda. Apalagi rasa dan tekstur susu ikan berbeda dengan susu sapi, jika masyarakat kesulitan menerima susu ikan, program ini bisa kehilangan efektivitasnya. Jadi sangat perlu sosialisasi secara bertahap dan di bawah pengawasan dokter,” jelas Arzeti.

 Arzeti juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi berkala apabila ke depannya ‘susu’ ikan masuk dalam program makan gratis. Pemantauan yang terstruktur akan memungkinkan Pemerintah untuk menilai apakah minuman bergizi tinggi ini memberikan manfaat yang sebanding atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan susu sapi.

“Jika ditemukan bahwa minuman bergizi tinggi dari ikan tidak memberikan hasil yang optimal, maka penyesuaian harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan kesehatan anak-anak tetap tercapai,” urainya. •gal/rdn