//
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: Dep/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyoroti rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengusulkan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi proyek strategi nasional (PSN) di tahun 2025. DPR mendukung usulan tersebut demi revitalisasi sarana dan prasarana GBK.
Walaupun mendukung, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah esensi awal GBK sebagai pusat olahraga. Dirinya pun sepakat GBK sebagai pusat olahraga merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan.
“GBK merupakan salah satu kebanggaan bangsa yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum kami mendukung namun esensi dan fungsi utamanya sebagai pusat olahraga tidak boleh bergeser,” ujar Andreas melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Politisi F-PDIP itu mengatakan, Bung Karno membangun Gelanggang Olahraga, yang kemudian dinamakan dengan nama presiden pertama dan proklamator kemerdekaan RI tersebut, diabadikan sebagai stadion olahraga nasional yang mempunyai reputasi internasional sekaligus menjadi ikon olahraga nasional.
Adanya revitalisasi fasilitas, dan akomodasi, GBK diharapkan bisa memberi nilai bermanfaat bagi masyarakat. Rencana pengembangan GBK sendiri memiliki tujuan untuk menarik investasi-investasi baru. Oleh karena itu, pemerintah berencana menambah fungsi GBK yang tidak lagi hanya sekadar untuk tempat berolahraga, tapi juga sebagai venue hiburan berskala internasional.
Kawasan GBK selama ini memang sering menjadi venue untuk acara hiburan, termasuk konser. Bahkan, wilayah GBK yang luasnya mencapai 279 hektar memiliki fungsi lain sebagai kawasan konservasi lingkungan. Ia menilai, usulan Pemerintah sebenarnya cukup baik untuk pengembangan kawasan GBK.
“Pada dasarnya ide pengembangan dan menjadikan kawasan GBK untuk konservasi lingkungan adalah hal yang baik. Akan tetapi kami meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat soal konservasi lingkungan jangan hanya melihat dari sisi komersial saja,” imbuhnya.
“GBK adalah milik kita semua, dan keputusan terkait masa depannya harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia”
Dirinya mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat bila hendak melakukan pembangunan. Sebab itu, tegasnya, transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengembangan PSN GBK harus diimplementasikan.
“Kami akan mengawal proses ini dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. GBK adalah milik kita semua, dan keputusan terkait masa depannya harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga menyebut bentuk investasi baru di kawasan GBK akan dikaji oleh pihak pengelola selaku Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait kebutuhan fasilitas tambahan melalui PSN.
Seluruh usulan terkait PSN tersebut akan dituntaskan pada tahun 2025 bersamaan dengan regulasi program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). “Pada prinsipnya DPR mendukung kemajuan pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Tapi itu semua harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan harus betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Andrea. •um/rdn
