//
Anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin saat rapat Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Tinggi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin berharap, jika harus menaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), maka jangan sampai perguruan tinggi membebankannya ke mahasiswanya. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Tinggi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai era.
“Belakangan heboh tentang UKT, karena PTN (perguruan tinggi negeri) diharuskan mencai dana sendiri. Sehingga membebankannya ke mahasiswa. Menurut saya sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh PTN untuk mendapatkan dana tanpa harus membebankannya ke mahasiswa,” ujar Johar di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan pengalamanya ketika kuliah di Negara lain. Kampus tempat Ia menimba ilmu mempunyai fund rising team yang bertugas mencari dana dari perusahaan sekitar (program CSR –red) yang notabene mengambil kekayaan alam daerah tersebut. Sehingga anak bangsa juga ikut menikmati hasil dari kekayaan alam daerahnya sendiri.
“Biaya penelitian saya juga dibiayai oleh kampus saya, padahal saya dari Negara lain. Jadi jangan lagi UKT itu diambil atau dibebankan dari mahasiswa,” tambahnya.
Bahkan, lanjut Johar, pihaknya berharap agar ke depan seluruh anak bangsa bisa gratis menimba ilmu. Mulai dari Pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), SMP, SMA sampai S1, dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Finlandia di Eropa.
Dalam kesempatan itu Johar juga menyinggung anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) yang tidak seutuhnya digunakan untuk pendidikan. Melainkan diberikan kepada kedinasan, bahkan gaji pegawai lewat transfer umum ke daerah. •ayu/aha
