Amanat Konstitusi, Lestari Moerdijat Desak Pemerintah Atasi Permasalahan UKT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat meminta agar Pemerintah segera mengatasi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri. Hal ini harus dilakukan demi mewujudkan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Permasalahan UKT yang semakin tidak terjangkau masyarakat ini harus segera diatasi. Negara harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Salah satu indikator yang dicatat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET). Badan Pusat Statistik (BPS) pun melaporkan pada  2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia.

Menurut Lestari, pemberlakuan biaya kuliah yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpotensi menghambat pemenuhan target SDGs yang telah disepakati pemerintah. Untuk itu, ia pun berharap pemerintah dapat mengevaluasi sejumlah kebijakan yang berpotensi menghambat anak bangsa dalam mengakses pendidikan.

Kemudian, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan memiliki visi yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Sehingga, kebijakan yang dilahirkan benar-benar mendukung untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kecerdasan mumpuni dan memiliki keunggulan di era globalisasi yang sarat persaingan. •gal/rdn