//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat, usai pertemuan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V, Kamis.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Musibah yang melanda masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) begitu miris dengan bencana banjir bandang lahar dingin yang banyak memakan korban, pada Sabtu (11/5/2024) kemarin. Korban pun semakin bertambah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 67 orang berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hingga Rabu (15/5/2024) pukul 12.10 WIB.
Pemerintah Pusat beserta Pemprov Sumbar melalui Pusdalops dan BPBD pun masih terus melakukan pemutakhiran data, menyusul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi para korban. Menyikapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui Komisi V DPR RI yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat, di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Diwawancarai Parlementaria usai pertemuan, Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya mengusulkan solusi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. “Tadi kami rapat dengan Pak Gubernur (Sumbar) bersama Pak Syahrul dari Komisi V tentunya berkaitan penanganan jangka pendek yaitu mengenai penggunaan peralatan-peralatan berat yang kita tahu sama sama itu ada di Kementerian PUPR di beberapa balai. Nanti akan kita komunikasikan dengan Kepala Balai,” ujarnya.
Khususnya solusi jangka pendek, Komisi V siap segera menyampaikan aspirasi kepada Kementerian PUPR mengenai rekonstruksi jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai ke Silaing. Sebagai tindak lanjut, Komisi V mengharapkan Kementerian PUPR sesegera mungkin dalam sebulan hingga dua bulan ke depan bisa memperbaiki jalan tersebut, sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.
Adapun untuk jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sumbar, bahwa ada beberapa poin berkaitan dengan aspirasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Aspirasi anggaran itunsalah satunya bertujuan untuk membangun sabodam atau cek dam, agar jika nantinya ketika sewaktu-waktu kembali terjadi lahar dingin kedepannya bisa dihambat, sehingga tidak lagi memakan korban jiwa masyarakat.
Komisi V mengharapkan Kementerian PUPR sesegera mungkin dalam sebulan hingga dua bulan ke depan bisa memperbaiki jalan sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.
Kemudian, Komisi V DPR juga mendukung penanganan penanganan normalisasi sungai dan rencana Pemprov dalam pembangunan jalan fly over di Lembah Anai sampai ke Padang Panjang serta kelanjutan pembangunan fly over di Silaing. Terkait hal itu, pihaknya berjanji segera meneruskan aspirasi Pemprov Sumbar tersebut kepada Kementerian PUPR untuk dibahas bersama dalam waktu dekat.
“Semoga anggaran yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pak Gubernur tadi sebanyak 1,5 triliun (untuk solusi jangka panjang) itu bisa terealisasi dalam waktu dekat ini atau tahun 2025 nanti,” pungkas Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.
Merespon hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI yang telah memberikan ruang kepada Pemprov Sumbar untuk mengkonsultasikan beberapa aspirasi terkait penanganan dampak-dampak kerusakan akibat berbagai bencana yang melanda Sumbar. Salah satunya, Pemprov Sumbar berharap adanya dukungan pembangunan sabodam atau cek dam.
“Kita punya sungai berhulu di Marapi sebanyak 15 (sungai) dan potensial berdampak kepada masyarakat ada 5. Nah berangkat dari pengalaman (bencana di) Jogja yang sungainya 10, sabodamnya itu 250 buah. Dan kita di Marapi Sumbar sungainya 15, cek dam nya baru 2. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan sabodam ini, sehingga akan meminimalisir korban efek longsoran banjir apalagi ini lahar dingin yang potensi berakibat kepada masyarakat,” tutur Gubernur Sumbar. •pun/rdn
