Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya

PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengapresiasi penekanan angka kemiskinan dan stunting yang terjadi di Bali. Menurut Kahfi, Bali menjadi provinsi terdepan yang patut dicontoh oleh provinsi lainnya dalam hal penanganan dua persoalan tersebut.

“Kami mendengarkan tadi dan ini sangat menarik karena Bali ini menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam rangka untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan termasuk stunting dalam beberapa kiat-kiat yang disampaikan oleh PJ Gubernur terkait keberhasilan mereka dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ini,” ujar Kahfi saat Kunker Reses Tim Komisi VIII di Kantor Bappeda, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (2/5/2024).

Ashabul Kahfi menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kunker ini tidak saja untuk pengawasan pelaksanaan anggaran dari masing-masing mitra, baik Kemensos, Kemenag, Kemen-PPPA, maupun BNPB. Kunker ini juga mendengarkan kebijakan ataupun program Pemprov Bali terkait faktor penghambat serta hal-hal apa saja yang dihadapi serta langkah atau strategi yang diambil dalam menyelesaikannya.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,71 persen, sudah melebihi pencapaian sebelum terjadi Covid-19. Membaiknya kondisi pariwisata Bali tersebut tidak hanya berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bali yang terus bertumbuh ke arah positif, tetapi juga menurunkan angka kemiskinan di Bali di angka 4,53 persen (di bawah rata-rata nasional 9,57%) dan merupakan kemiskinan terendah di Indonesia.

Terkait kondisi kemiskinan ekstrem di Bali, Pj Gubernur Bali menyampaikan berdasarkan data P3KE tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali sebesar 0,19 persen. Selain itu, Bali menargetkan di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Bali di angka 0 persen. Pj Gubernur menambahkan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem terus dilakukan, seperti dengan melakukan pendataan by name by address, melibatkan para relawan serta CSR dalam mengentaskan kerak-kerak kemiskinan yang masih ada di Bali.

“Kami ‘Ngrombo’ (atau) bekerja bersama-sama, bergotong-royong mengentaskan kemiskinan di Bali. Di Tahun 2024 ini melalui Program Pemprov Bali Hadir, kami ‘Ngrombo’ melaksanakan program bedah rumah, membangun rumah bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kami optimis dengan ‘Ngrombo’, kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di tahun 2024 tuntas (0%),” imbuhnya. •eno/rdn