//
Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea dan Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah dalam foto bersama usai pertemuan di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024). Foto: Nadya/nr.
PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus dapat melakukan sosialisasi literasi secara lebih aktif dari yang selama ini dilakukan. Hal itu mengingat, tidak hanya masyarakat umum, namun di kalangan masyarakat terdidik masih banyak yang belum mendapatkan informasi utuh soal penjaminan itu sendiri.
“Kita dorong LPS untuk bisa melakukan sosialisasi literasi lebih banyak dari yang sekarang-sekarang. Karena (ada) pemahaman terhadap penjaminan itu sendiri menjadi perdebatan. Misalnya, persoalan kalau punya rekening saldonya (yang dijamin) lebih dari 20 miliar. Ada yang mengatakan yang 2 miliarnya yang dijamin, ada yang mengatakan oh tidak 100 persennya tidak dijamin. Nah itu jadi persoalan,” katanya kepada Parlementaria di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024).
“Baik (sosialisasi dilakukan) secara publik kepada masyarakat dengan berbagai media-media yang bisa dilakukan. Sehingga, peran LPS ini terhadap simpanan-simpanan nasabah dapat dipahami lebih baik”
Menurut Marinus Gea, hal ini terjadi karena lemahnya sosialisasi literasi peran LPS, terutama pemaknaan kalimat dari peraturan dan UU yang sudah tersedia, sehingga Komisi XI DPR RI mendorong LPS untuk bisa melakukan sosialisasi lebih intens.
“Baik (sosialisasi dilakukan) secara publik kepada masyarakat dengan berbagai media-media yang bisa dilakukan. Sehingga, peran LPS ini terhadap simpanan-simpanan nasabah dapat dipahami lebih baik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Senada dengan Marinus Gea, Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah pun mengakui bahwa literasi soal pemahaman peran LPS sangatlah penting. Hal itu mengingat masyarakat Indonesia jauh tertinggal soal pemahaman itu. Padahal, di sisi lain keterlibatan masyarakat di sektor keuangan sangat tinggi, karena sebagian masyarakat terlibat dalam sektor tersebut melalui program BLT dan PKH atau sejenisnya.
“Ada BLT dan PKH itu kan pakai rekening. Masyarakat dipaksa terlibat dalam sektor keuangan tapi mereka gak tau, maka harus literasi yang masif. Literasi ini sosialiasinya harus masif supaya masyarakat yang sudah terlanjur terlibat di sektor keuangan pemahamannya bisa ditingkatkan. Gak ada pilihan lain, kalau tidak maka akan terjadi nanti banyak rakyat-rakyat yang kecewa dengan keterlibatannya di sektor keuangan yang merugikan mereka,” tutupnya. •ndy/rdn
