Perkuat ‘Meaningful Public Participation’, Badan Keahlian DPR RI Bangun Integrasi Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tengah melakukan pembangunan integrasi data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari beberapa pusat yang ada dibawah BK yang selama ini menjadi sistem pendukung bagi anggota dewan. Tak hanya itu, integrasi data tersebut juga nantinya berisi data yang dapat diinput oleh Kementerian/Lembaga dan Universitas yang telah menandatangani MoU dengan BK DPR RI. Sehingga adanya integrasi data ini diharapkan dapat mengoptimalkan meaningful public participation.

“Terutama untuk memperkuat sistem kerja kita dengan memulai dari menata datanya. Karena data yang ada selama ini belum maksimal digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, tidak maksimal karena data itu sulit didapatkan karena tercecer lalu kemudian terbatas ya, sudah tercecer terbatas. Nah, dengan tercecer ini semua pusat-pusat kita satukan terus terbatas maksudnya ditambah lagi itu sumber datanya dari Kementerian dan mitra yang sudah menandatangani MoU dengan Badan Keahlian,” ungkap Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul pada Parlementaria di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Selain itu, BK Setjen DPR RI juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan kurang lebih 70an perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan data yang dimiliki BK terutama juga untuk mengoptimalkan meaningful public participation dimana mereka bisa menginput data yang diperlukan untuk DPR RI dalam menyusun undang-undang.

“Jadi pihak luar bisa menjadi sumber data bisa juga mereka memanfaatkan data yang ada di website atau sistem data Badan Keahlian agar bisa kemudian digunakan riset, tesis, disertasi kalau untuk universitas. Tapi bagi masyarakat juga ini bagian dari apa yang kita sebut meaningful public participation,” jelasnya.

Adanya integrasi data ini juga diharapkan data yang dimiliki oleh Badan Keahlian ini bisa menjadi sumber data utama dan terpercaya untuk masyarakat sebagai referensi ketika mencari tahu mengenai DPR RI. Pembangunan Integrasi Data ini juga diharapkan dapat segera selesai pada akhir bulan Februari 2024.

“Bahwa itu akan diluncurkan pada akhir bulan Februari, ketika kita bersama dengan para rektor-rektor yang sudah menandatangani MoU dengan Badan Keahlian itu bisa mempraktikkan dimana bisa menginput dan mengakses data dari BK. Nanti setelah ini ada lagi pertemuan antara tim dari BK ini diperluas dengan Kepala Bagian Sekretaris Komisi karena mereka ini yang nantinya akan sebagai pengguna sumber data,” pungkasnya. •gal/aha