Petakan Masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Komisi IX Serap Aspirasi di Sumsel

PARLEMENTARIA, Sumatera Selatan – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim kunjungan kerja reses Komisi IX ke Provinsi Sumatera Selatan, Kurniasih Mufidayati, berharap Komisi IX DPR RI dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan. 

“Dengan kerja sama yang terjalin, diharapkan dapat menyelesaikan permasalah yang ada. Di bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat terus meningkatkan angka pekerja dan menurunkan angka pengangguran serta bertindak konsisten dalam melakukan ketahan kesehatan di setiap provinsi di Indonesia,” ujarnya di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (6/12/2023). 

Karenanya, dalam kunjungan ini, lanjut Kurniasih, kami bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dan akurat dari pemerintah Provinsi Sumsel dan jajarannya sehingga dapat mengetahui proses yang berjalan dan kendala yang dialami guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat kedepannya.

“Kami disini untuk melakukan pemetaaan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Sumsel,” katanya, seraya mengatakan Informasi yang didapatkan ini akan dibahas bersama oleh Komisi IX dan stakeholder terkait guna mencari solusi. 

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, SA Supriono, mengharapkan kunjungan kerja Komisi IX DPR di Provinsi Sumatera Selatan dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terkait perkembangan Kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumsel. 

Supriono menambahkan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu indikator yang perlu dijaga adalah jumlah kematian Ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting. 

“Di Sumatera Selatan, jumlah kematian Ibu di tahun 2022 sebesar 97 orang, menurun dari tahun 2021 sebanyak 131 orang. Untuk Jumlah kematian bayi di tahun 2022 ada 497 orang atau turun dari tahun 2021 sebanyak 502 orang. Untuk prevalensi stunting, di tahun 2022 adalah 18,6%. Menurun dari tahun 2021 sebesar 24,8%,” paparnya. 

Sementara dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, lanjut Sekda, Pemprov Sumsel telah mengalokasikan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.96.393.506.274 berupa Kontribusi PBI-JK bagi 2.777.700 jiwa penduduk Sumsel dan saat ini proses penambahan sasaran 305.248 jiwa penduduk yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Sumsel. “Pemprov Sumsel telah me-launching Universal Health Coverage (UHC) dengan Program Sumsel Berkat

“Program ‘Berobat Menggunakan KTP’ pada tanggal 13 September 2023, yang bertujuan untuk membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan cakupan kepesertaan JKN di Sumsel telah mencapai 97,66 persen,” jelasnya. 

Pada kesempatan ini diberikan bantuan JKK,JHT, JP dan beasiswa 1 orang anak kepada Miyadi dari RS. Islam Siti Khodijah sebesar Rp. 146.593.000 Evan Narapalaya dari Rajawali Patriot Sejati Office sebesar Rp. 141.612.350 dan M. Hatta dari Golden Oilindo Nusantara sebesar Rp. 371.286.030. •rnm/aha