Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena “El Nino Godzilla” 2026 yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan multidimensi, terutama pada sektor kesehatan, gizi, dan ketenagakerjaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan tinggi tersedia secara luas, terjangkau, dan berkualitas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dengan memastikan kuorum kehadiran fraksi telah terpenuhi. Rapat digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti besarnya potensi karbon Indonesia sekaligus lemahnya posisi kedaulatan nasional di sektor tersebut. Daniel menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, namun belum didukung dengan payung hukum yang kuat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah tanpa hambatan distribusi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Khalid mengatakan, meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia.Ia menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas melontarkan kritik keras terhadap manajemen inventarisasi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tidak rapi dan tidak maksimal. Hasbiallah, yang memiliki pengalaman panjang di DPRD DKI Jakarta sebelum duduk di Senayan, menyatakan bahwa persoalan database aset daerah merupakan masalah klasik yang tak kunjung tuntas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, ungkapnya, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebab itu, jelasnya, kehadiran para direktur jenderal dari empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, merupakan langkah strategis untuk memastikan proses revisi berjalan komprehensif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah ketimpangan, baik dari sisi jalur seleksi maupun rentang waktu pelaksanaan. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan.