Berita Terbaru

Edy Wuryanto Dorong Penguatan Perlindungan Tenaga Kesehatan Usai Wafatnya dr. Eliza

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha, dokter yang bertugas di RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kepergian almarhumah yang diduga berkaitan dengan intimidasi dari kerabat pasien, menurut Edy, harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia.

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan perlunya kehati-hatian yang matang dalam merumuskan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Legislator tersebut memberikan catatan kritis terhadap usulan pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Komnas HAM agar tidak memicu tumpang tindih fungsi di dalam sistem peradilan pidana.

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif. Menurut Yoyok, Indonesia harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina, yang dinilai lebih berhasil menarik investasi.

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly menilai penegasan dan penguatan kelembagaan menjadi salah satu poin paling krusial dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ia memandang, banyaknya instansi yang mengurusi persoalan HAM saat ini memerlukan pembagian wewenang yang jelas agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki taji hukum yang kuat.

Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti persoalan krusial dalam perencanaan infrastruktur wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan megapolitan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Syaiful Huda menilai perencanaan infrastruktur di dapilnya masih jauh dari kata terintegrasi.

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya anggaran daerah untuk mendesain dan membangun infrastruktur menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Backlog Anggaran Membengkak, Legislator Khawatir Target Kinerja Kementerian PU Mandek

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (29/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan kembali arsitektur peran dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi guna memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, efektif, dan selaras dengan regulasi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Penataan Arsitektur Peran dan Kelanjutan Implementasi SPIP Terintegrasi yang digelar di di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen

Komisi X Dorong SPMB 2027 Lebih Berkeadilan bagi PTN dan PTS

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI mendorong penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) agar lebih berkeadilan bagi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi keagamaan, Universitas Terbuka (UT), maupun perguruan tinggi lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026).

Soroti APK Perguruan Tinggi, Kuota KIP Kuliah Perlu Disesuaikan dengan Kebutuhan

PARLEMENTARIA, Palembang - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 baru mencapai 32,89 persen. Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, angka tersebut tidak bisa dimaknai sisa dari partisipasi memilih tidak kuliah. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui faktor utama yang membuat sekitar 68 persen penduduk usia kuliah belum mengenyam pendidikan tinggi.

Panja SPMB Komisi X DPR RI Dalami Penyebab Kuota PTN Belum Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI menyoroti belum optimalnya pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026, khususnya terkait rendahnya angka daftar ulang calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Temuan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI ke Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026).