Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – TVR Parlemen yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen ditetapkan sebagai salah satu Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2026. Penetapan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI.

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menjelaskan bahwa agenda Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang dihasilkan organisasi. Oleh sebab itu, jelasnya, unit yang ditetapkan sebagai lokus evaluasi memang telah memiliki kesiapan dalam menyediakan data, informasi, dan eviden yang diperlukan.

"Evaluasi IKK merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi. Oleh karena itu, penetapan lokus evaluasi perlu didukung oleh kesiapan unit kerja dalam menyediakan data, informasi, dan eviden yang diperlukan," ujar Suprihartini dalam agenda Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Setjen DPR mengusulkan tiga Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN), yaitu TVR Parlemen pada Biro Pemberitaan Parlemen, Parlemen Remaja pada Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, serta SIDUMAS pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Dirinya berharap ketiga usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan dari LAN sehingga proses evaluasi dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pun, ia meminta seluruh unit yang menjadi lokus evaluasi untuk memperkuat koordinasi dan mempersiapkan seluruh dokumen pendukung secara optimal.

Bagi Suprihartini, evaluasi ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun para pemangku kepentingan. Sebagai informasi, penetapan TVR Parlemen sebagai lokus evaluasi sekaligus menjadi pengakuan atas peran program tersebut dalam mendukung komunikasi publik DPR melalui penyiaran informasi parlemen yang berkualitas.

Ke depan, evaluasi IKK bisa  semakin memperkuat tata kelola kebijakan komunikasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan informasi yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (um)