E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Komisi VII|Baleg|Komisi III|Komisi XII|Bencana|Komisi I|Komisi VIII|Komisi V|Komisi II|Komisi XIII|RUU Reforma Agraria|RUU Perampasan Aset|RUU Adminduk
Jakarta:
Sebagian Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru
Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru
Politik dan Keamanan
Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mengatakan, memasuki tahun 2026, sistem peradilan pidana di Indonesia berada pada fase transisi penting. Hal itu karena KUHP Nasional (UU No I Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025) telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua rezim hukum ini membawa perubahan paradigma pemidanaan dari dominasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif dan restoratif.

31 Maret 2026
Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial
Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial
Politik dan Keamanan
Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama terkait ketentuan kerja sosial bagi warga binaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/03/2026)

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara
Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara
Politik dan Keamanan
Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

PARLEMENTARIA, Sumedang - Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga
RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga
Politik dan Keamanan
RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI
Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI
Politik dan Keamanan30 Maret 2026
Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI
Politik dan Keamanan
Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas
Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas
Politik dan Keamanan
Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (11/3/2026). Foto:.

13 Maret 2026
Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara
Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara
Politik dan Keamanan
Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Soedeson Tandra, dalam RDPU dengan Pakar Tentang Hukum Perdata Internasional di Nusantara II, Senayan, Jakarta,.

13 Maret 2026
Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial
Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial
Politik dan Keamanan
Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pariera melakukan kunjungan kerja spesifik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Foto : Opan/Andri.

13 Maret 2026
Sesuaikan Perkembangan Teknologi, F-NasDem Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR
Sesuaikan Perkembangan Teknologi, F-NasDem Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Sesuaikan Perkembangan Teknologi, F-NasDem Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR
Politik dan Keamanan
Sesuaikan Perkembangan Teknologi, F-NasDem Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR

Anggota Fraksi NasDem, Machfud Arifin menyerahkan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Foto : Devi/Andri.

BKSAP DPR Bahas Nasib PMI dan Peluang Perdagangan Rempah dengan Korea Selatan
BKSAP DPR Bahas Nasib PMI dan Peluang Perdagangan Rempah dengan Korea Selatan
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
BKSAP DPR Bahas Nasib PMI dan Peluang Perdagangan Rempah dengan Korea Selatan
Politik dan Keamanan
BKSAP DPR Bahas Nasib PMI dan Peluang Perdagangan Rempah dengan Korea Selatan

Anggota GKSB Indonesia-Korea Selatan, Abraham Sridjaja dalam pertemuan antara DPR RI dan delegasi Korea–Indonesia Parliamentary Friendship Group di Ruang Delegasi, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Foto : Mares/Andri.

13 Maret 2026
Melalui Sistem Merit, IPDN Harus Cetak Birokrat Berintegritas dan Paham Sistem Pemerintahan
Melalui Sistem Merit, IPDN Harus Cetak Birokrat Berintegritas dan Paham Sistem Pemerintahan
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Melalui Sistem Merit, IPDN Harus Cetak Birokrat Berintegritas dan Paham Sistem Pemerintahan
Politik dan Keamanan
Melalui Sistem Merit, IPDN Harus Cetak Birokrat Berintegritas dan Paham Sistem Pemerintahan

Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke IPDN, di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Foto : Uc/Andri.

13 Maret 2026
Fraksi Partai Demokrat Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan
Fraksi Partai Demokrat Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan
Politik dan Keamanan13 Maret 2026
Fraksi Partai Demokrat Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan
Politik dan Keamanan
Fraksi Partai Demokrat Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Raja Faisal Manganju Sitorus. Foto : Ist/Andri.

13 Maret 2026
Sebelumnya139 / 405Halaman 139 dari 405Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1166)
  • Industri dan Pembangunan(4013)
  • Isu Lainnya(1081)
  • Kesejahteraan Rakyat(3993)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4855)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
30 Maret 2026
13 Maret 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Komisi VII|Baleg|Komisi III|Komisi XII|Bencana|Komisi I|Komisi VIII|Komisi V|Komisi II|Komisi XIII|RUU Reforma Agraria|RUU Perampasan Aset|RUU Adminduk
Jakarta:
Sebagian Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h