RUU SDI

40 artikel dengan tag ini

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak hanya diarahkan untuk tidak hanya memperkuat integrasi data nasional. Namun, harus juga memastikan setiap proses pengelolaan data dibangun dengan sistem perlindungan yang kuat sejak tahap perancangan.

1 Juli 2026

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan Rancangan Undang - Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan tidak disalahgunakan.

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab, ungkapnya, regulasi tersebut harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.