RUU Polri

20 artikel dengan tag ini

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti perluasan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri agar arah kelembagaan kepolisian tetap berada pada koridor tugas pokoknya.

3 Juni 2026

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara. Kejelasan konsep tersebut dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian sekaligus memperkuat arah reformasi Polri ke depan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para pakar dan akademisi dalam rangka pembahasan RUU Polri.

Penempatan Polri di Luar Institusi Harus Diatur dalam UU: Agar Jelas Batas dan Ruang Lingkupnya!

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penempatan Polri di Luar Institusi Harus Diatur dalam UU: Agar Jelas Batas dan Ruang Lingkupnya!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Safaruddin Dorong Reformasi Polri Menyeluruh dari Rekrutmen hingga Karier

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Dorong Reformasi Polri Menyeluruh dari Rekrutmen hingga Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan, yakni perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, hingga penempatan personel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri.

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.