RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan21 Mei 2026

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional. Menurut Bambang Patijaya, pidato bersejarah Presiden saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis, termasuk sawit dan migas.

21 Mei 2026

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah.

Usai Penyampaian KEM-PPKF, Saan Mustopa Optimistis Ekonomi 2027 Lebih Kondusif

Industri dan Pembangunan

Usai Penyampaian KEM-PPKF, Saan Mustopa Optimistis Ekonomi 2027 Lebih Kondusif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto disambut optimistis oleh DPR RI. Arah kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa perekonomian nasional akan terus tumbuh dan semakin kuat pada tahun mendatang.

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Komisi VI Kawal Implementasi

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Komisi VI Kawal Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan semangat “Berdikari” atau “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersejarah yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna.

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

Politik dan Keamanan

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Kamrussamad Optimistis Target Penguatan Rupiah dalam RAPBN 2027 Bisa Tercapai

Kamrussamad Optimistis Target Penguatan Rupiah dalam RAPBN 2027 Bisa Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang secara resmi ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cukup realistis dicapai. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah yang mulai diterapkan akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar dan penguatan cadangan devisa nasional.

MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah untuk SDM Indonesia

MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah untuk SDM Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, menjadikannya salah satu program perlindungan sosial terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia. Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.

Misbakhun Nilai Presiden Langsung Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru

Misbakhun Nilai Presiden Langsung Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di hadapan DPR RI selain menjadi tradisi baru. Hal itu juga, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi kebijakan ekonomi dengan DPR dan masyarakat.

Puan Sebut Kehadiran Prabowo Tegaskan RAPBN 2027 Diarahkan Sebesar-besarnya untuk Rakyat

Puan Sebut Kehadiran Prabowo Tegaskan RAPBN 2027 Diarahkan Sebesar-besarnya untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat