Haji

51 artikel dengan tag ini

One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas

Kesejahteraan Rakyat22 April 2026

One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti implementasi layanan one stop service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menegaskan bahwa skema tersebut pada prinsipnya sudah tepat, tetapi perlu didukung oleh profesionalisme petugas agar benar-benar optimal dirasakan oleh jemaah.

22 April 2026

Maman Imanul Haq : Haji 2026 Aman di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Imanul Haq : Haji 2026 Aman di Tengah Dinamika Geopolitik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap aman meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami eskalasi di sejumlah kawasan. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama yang terus dikawal oleh pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi.

Perketat Screening Kesehatan, Haji 2026 Dipastikan Lebih Ramah Lansia

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perketat Screening Kesehatan, Haji 2026 Dipastikan Lebih Ramah Lansia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan semakin menitikberatkan pada aspek kesehatan, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan kelompok berisiko tinggi. Hal ini dilakukan melalui pengetatan proses screening kesehatan sejak tahap awal.

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Harus Dilakukan secara Transparan dan Berorientasi pada Keamanan Jemaah

Kesejahteraan Rakyat20 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Harus Dilakukan secara Transparan dan Berorientasi pada Keamanan Jemaah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi pada keamanan jemaah. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika ekonomi global serta eskalasi konflik Iran–Israel yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dinilai perlu memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026

Industri dan Pembangunan15 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk menanggung kenaikan biaya penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji.

Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah tanpa hambatan distribusi.

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi berbagai langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.

Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara hati-hati. Ia menilai isu yang lebih penting dibanding polemik war tiket adalah upaya mempercepat antrean keberangkatan bagi jemaah yang memiliki kondisi khusus, seperti lanjut usia (lansia) maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

Komisi VIII Apresiasi Pemprov Alokasikan APBD Lebih dari Rp40 Miliar untuk Calhaj Asal Jambi

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Apresiasi Pemprov Alokasikan APBD Lebih dari Rp40 Miliar untuk Calhaj Asal Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan APBD sebesar lebih dari Rp40 miliar dalam rangka untuk menunjang pelayanan Calon Jemaah Haji (Calhaj) 2026. Alokasi anggaran tersebut, khususnya, utuk menunjang aspek transportasi dari daerah menuju asrama haji dan embarkasi Batam.