Kesejahteraan Rakyat

Timwas Haji Soroti Jemaah Berisiko Tinggi, Netty Aher: Istitha'ah Kesehatan Harus Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti penerapan istitha'ah kesehatan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh, meski menjadi salah satu faktor penentu keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah di Tanah Suci. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak menutup perlunya evaluasi terhadap sejumlah aspek layanan jemaah.

Timwas DPR Soroti Istitha'ah Kesehatan, Temukan Jemaah Haji Kanker Stadium Akhir Berangkat ke Tanah Suci

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memperketat penerapan istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji setelah menemukan sejumlah jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi, termasuk penderita kanker stadium akhir, yang tetap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

PARLEMENTARIA, Palu - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Akses Beasiswa Dinilai Masih Timpang, Dewi Coryati Usulkan Skema Afirmasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama.

Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat.

Dorong Layanan Maksimal Jemaah Gelombang II di Madinah, Timwas Haji DPR Soroti Manajemen Hotel dan Transportasi,

Timwas Haji DPR Pastikan Madinah Siap Sambut Hampir 100 Ribu Jemaah Haji dari Makkah

PARLEMENTARIA, Madinah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memastikan kesiapan Daerah Kerja (Daker) Madinah menerima gelombang jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah terhitung sejak 7 Juni 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (1/6/2026).

Raudah dan Makam Nabi Jadi Fokus Pengawasan DPR di Madinah

PARLEMENTARIA, Madinah — Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026).

Saan Mustopa: Akomodasi hingga Transportasi di Madinah Siap Hadapi Gelombang Akhir Jemaah Indonesia

PARLEMENTARIA, Madinah — Menjelang kedatangan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah, kesiapan layanan dasar di Madinah menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Selain layanan ibadah, aspek akomodasi, konsumsi, dan transportasi dinilai akan menentukan kenyamanan jemaah selama berada di Kota Nabi.

Rawan Praktik Ilegal, Timwas Haji Usulkan Pembentukan Lembaga Resmi Khusus Badal Haji

PARLEMENTARIA, Makkah - Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya.

Cucun: Jangan Kambing Hitamkan KBIHU Atas Dinamika Jemaah Haji di Tanah Suci

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta semua pihak untuk tidak menyudutkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terkait berbagai dinamika dan problematika jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Cucun, KBIHU memiliki rekam jejak dan jasa yang besar dalam memberikan edukasi manasik kepada jemaah bertahun-tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kasus Gagal Berangkat Umrah Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Jemaah oleh Kemenhaj

PARLEMENTARIA, Makkah — Kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menguji sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah.