Diplomasi Sapu Lidi, BKSAP Dorong UMKM Deli Serdang Tembus Pasar Global

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Diplomasi parlemen didorong menjadi pintu pembuka pasar internasional bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil usaha masyarakat. Salah satu produk yang berpotensi dikembangkan ialah sapu lidi berbahan pelepah kelapa sawit dan kelapa asal Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai, diplomasi ekonomi perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan nilai ekspor nasional. Produk yang dihasilkan masyarakat dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau nilai ekspor itu ditopang oleh produk dari masyarakat, insyaallah itu ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ujar Syahrul dalam kegiatan BKSAP Day bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global yang diselenggarakan di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2026).

Sapu lidi menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bahan bakunya berasal dari pelepah kelapa sawit dan lidi kelapa yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Mendukung produk lokal melangkah ke pasar internasional, Syahrul melontarkan gagasan “Diplomasi Sapu Lidi”. Gagasan ini diwujudkan melalui upaya memperkenalkan produk unggulan masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan hubungan bilateral.

“Maka saya menamakan diplomasi sapu lidi, kita BKSAP akan coba memperkenalkan yang biasanya mungkin cenderamata kita atur dalam bentuk kopi, sekali-sekali kita kasih sapu lidi,” kata Syahrul, disambut tepuk tangan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan anggota BKSAP yang hadir.

Melalui pendekatan tersebut, BKSAP berupaya memperluas pengenalan produk lokal kepada mitra internasional. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan parlemen terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

“Jadi, kita berharap dengan dorongan seperti ini sesungguhnya adalah gambaran bahwasanya Parlemen Indonesia dalam hal ini BKSAP membantu pemerintah, membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonominya,” tutup Anggota Komisi I DPR RI itu.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjelaskan bahwa pemerintah daerah baru-baru ini bersama Balai Karantina melaksanakan ekspor sapu lidi ke sejumlah negara. Produk tersebut berasal dari lidi kelapa sawit dan kelapa yang pengembangannya memerlukan pemberdayaan masyarakat sejak tahap awal produksi.

Asri menyambut dukungan BKSAP terhadap pengembangan ekspor tersebut. Pemerintah daerah berencana menghimpun pelaku UMKM dan petani, mulai dari skala kecil hingga besar, dalam sebuah komunitas untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan usaha.

Ia berharap dukungan BKSAP juga dapat membantu memperluas akses pemasaran ke negara tujuan ekspor. Dengan demikian, produk yang dihasilkan masyarakat Deli Serdang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi komoditas unggulan daerah.

“Inilah yang kami berharap nanti dari BKSAP ini, nanti membangun kerjasama dengan negara-negara tujuan di luar agar ini bisa lebih mendapat tempat untuk menjadi salah satu komoditas unggulan Deli Serdang,” kata Asri.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Asri mengungkapkan bahwa Deli Serdang memiliki potensi produksi lidi bersih yang diperkirakan mencapai 16 ribu ton per tahun. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi daerah dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan data Badan Karantina Indonesia, nilai ekspor lidi asal Sumatera Utara mencapai 23 ribu ton dengan nilai Rp197 miliar pada periode 1 Januari hingga 5 September 2026. Lidi tersebut dikirim ke sejumlah negara dengan pasar utama Pakistan, Vietnam, dan China, serta dimanfaatkan antara lain sebagai bahan pendukung pembuatan dupa.

Penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar internasional diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Dengan dukungan diplomasi parlemen, potensi tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi petani dan pelaku UMKM. (uc/rdn)