Muhammad Rohid Ingatkan KLH Perkuat Komunikasi Respons Aduan Pencemaran Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyoroti isu komunikasi dan koordinasi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di daerah.

Selaras dengan sorotan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid menyampaikan turut menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR mengenai sulitnya menghubungi jajaran kementerian ketika hendak mengonfirmasi pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

"Jangan kita agar pencemaran lingkungan juga kita harus dibantu Pak Menteri. Kita menelepon di bawah Bapak, pembantu-pembantu Bapak, dan juga anggota-anggota ke Bapak harusnya bisa komunikasinya lebih kooperatif lagi ke depannya," tegas Rohid.

Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra itu, kelancaran komunikasi tersebut sangat dibutuhkan agar pengaduan masyarakat yang diterima anggota DPR bisa segera dikonfirmasi dan ditindaklanjuti bersama kementerian. Sebab itu, ia meminta jajaran KLH/BPLH lebih responsif, khususnya terkait persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyambut baik masukan Komisi XII DPR RI. Dirinya memastikan pihaknya akan membuka saluran komunikasi seluas-luasnya, termasuk akses langsung kepada jajaran pimpinan kementerian.

"Jadi, kami akan diskusikan hambatan apa pun itu kami akan komunikasikan. Jadi apa pun itu, bisa langsung dikontak, seluruh kontak bahkan ke saya juga bisa langsung," kata Jumhur.

Terakhir, ia menambahkan, Menteri dan Wakil Menteri LH siap menerima koordinasi dari DPR untuk memastikan berbagai persoalan lingkungan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Baginya, upaya ini menjadi krusial supaya pola kemitraan antara DPR dan KLH/BPLH bisa kuat lewat komunikasi yang lebih terbuka.

"Pak Wamen juga bisa dihubungi sehingga semua keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, apa pun, kita siap untuk mengeksekusikannya," tandas Jumhur. (Ndy/um)