//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh sedang mengunjungi dan berinteraksi dengan pengungsi di Kampung Welong, Desa Wae Mulu, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, NTT.|Foto : Yohan/Alma
PARLEMENTARIA, Ruteng – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti kelelahan yang mulai dialami tenaga kesehatan di wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.
“Tenaga kesehatan dan medis kita mulai kelelahan karena selain bertugas melayani pasien, mereka juga menjadi korban bencana,” ujar Nihayatul saat Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak tidak cukup hanya dengan mengirimkan dokter spesialis. Penambahan tenaga perawat dari luar daerah juga diperlukan untuk mengurangi beban kerja sekaligus memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan lokal untuk beristirahat dan memulihkan kondisi.
Untuk mengatasi beban kerja yang berlebihan, Nihayatul mengusulkan pengerahan tenaga perawat dari sejumlah Politeknik Kesehatan (Poltekkes) ke wilayah terdampak. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi tenaga kesehatan lokal.
“Kita punya banyak Poltekkes dari Surabaya maupun Sorong yang bisa dikerahkan ke sini untuk memberikan waktu istirahat bagi perawat lokal agar mereka dapat memulihkan diri dan merawat keluarganya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pimpinan Komisi IX DPR RI itu mendesak pemerintah menyusun peta kebutuhan kesehatan secara terperinci, baik di lokasi pengungsian maupun fasilitas pelayanan kesehatan darurat. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta kebutuhan medis lainnya diberikan sesuai kondisi di lapangan.
Nihayatul menilai data kebutuhan yang konkret juga diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan.
Ia pun mengingatkan agar dukungan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana di sektor kesehatan direalisasikan secara tepat sasaran. Anggaran tersebut, kata Nihayatul, tidak hanya diperlukan untuk pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga untuk mendukung pemulihan tempat tinggal tenaga kesehatan yang terdampak bencana.
“Anggaran ini bukan hanya diperuntukkan bagi pemulihan fasilitas kesehatan, tapi juga untuk bantuan perumahan bagi para tenaga kesehatan kita seperti yang dilakukan saat bencana di Sumatra sebelumnya,” pungkasnya. (ysw/ssb)
