Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat.

“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.

Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas GAK, Puan meminta Pemerintah tetap siaga bencana.

“Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” tuturnya.

“Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menegaskan, Pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik. Khususnya, kata Puan, di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi. 

“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi. kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelasnya.

Menurut Puan, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. “Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi,” terang Puan.

Puan menambahkan, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir maupun pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. “Perlu juga dipetakan bagi masyarakat kelompok rentan, sehingga evakuasi saat bencana terjadi semakin lebih efektif dan tidak memakan waktu,” ucapnya.

Puan pun menilai, penguatan mitigasi bencana harus menjadi investasi jangka panjang. Ia memastikan DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan Pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Terutama dalam hal penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi bagian dari agenda nasional dalam membangun ketahanan bencana Indonesia,” urai Puan.

Di sisi lain, Puan menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi. Menurutnya, potensi cuaca ekstrem harus menjadi momentum memperkuat tata kelola antisipasi bencana secara nasional.

“Di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan pola penanganan yang baru bergerak setelah dampak terjadi,” ujarnya.

Puan menyebut dibutuhkan sistem yang mampu menerjemahkan setiap peringatan dini menjadi langkah antisipatif yang terkoordinasi hingga ke tingkat daerah. “Informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan setiap peringatan cuaca ekstrem langsung diikuti dengan langkah operasional yang terukur. “Mulai dari aktivasi posko siaga, kesiapan logistik, perlindungan wilayah pesisir, pengaturan aktivitas transportasi laut, hingga penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antar lembaga agar setiap peringatan BMKG benar-benar berujung pada tindakan yang mampu mengurangi risiko di lapangan.

“Sekali lagi, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan antisipasi dan penanganan bencana. Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” tutupnya. (aha)