Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menggelar Festival Literasi Parlemen 2026 dengan mengusung tema “Literasi Budaya untuk Demokrasi” di Perpustakaan DPR RI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya literasi sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik. Menurutnya, masyarakat yang mampu memahami dan mengelola informasi secara kritis akan lebih siap berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

“Demokrasi yang sejati tumbuh dari kualitas warga negaranya. Karena itu demokrasi membutuhkan masyarakat yang berdaya, yang mampu berpikir kritis, memilah informasi yang utuh, menghargai perbedaan pandangan, serta berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab di ruang publik,” ujar Suprihartini saat membuka Festival Literasi Parlemen 2026 di Perpustakaan tersebut, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa literasi saat ini tidak lagi dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi merupakan kemampuan memahami, mengolah, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana.

Menurut Suprihartini, tantangan literasi semakin besar di era digital ketika arus informasi bergerak sangat cepat. Di satu sisi, kemajuan teknologi memudahkan masyarakat memperoleh informasi. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman misinformasi, disinformasi, hingga polarisasi sosial yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi.

“Literasi membuat kita tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum terverifikasi, melatih kita bersikap kritis, serta memampukan kita membangun dialog publik yang sehat, sejuk, dan produktif,” jelasnya.

Karena itu, Festival Literasi Parlemen tahun ini sebagai bentuk refleksi atas pentingnya nilai-nilai budaya dalam memperkuat demokrasi. Suprihartini menilai Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menjadi modal sosial penting dalam kehidupan berbangsa, mulai dari semangat musyawarah, gotong royong, toleransi, hingga nilai Bhinneka Tunggal Ika.

“Melalui literasi budaya, kita tidak hanya diajak mengenal identitas bangsa, tetapi juga menyelami makna dan nilai yang lebih dalam. Kita ingin budaya tidak berhenti sebagai warisan masa lalu, tetapi menjadi sumber inspirasi dalam merawat demokrasi Indonesia yang beradab, inklusif, dan berkeadilan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai rumah rakyat, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperluas ruang partisipasi masyarakat. Menurutnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPR RI akan semakin efektif apabila didukung masyarakat yang cerdas dan memahami proses kebijakan publik.

Oleh karena itu, Setjen DPR RI terus memperkuat peran Perpustakaan DPR RI sebagai pusat literasi parlemen. Transformasi dilakukan agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga berkembang menjadi pusat informasi, ruang pembelajaran, inovasi, dan dialog publik.

“Perpustakaan DPR RI kini telah bertransformasi menjadi jembatan pengetahuan. Perpustakaan menjadi pusat informasi yang dinamis, pusat pembelajaran, ruang inovasi, serta ruang dialog terbuka demi melahirkan masyarakat yang kritis dan demokratis,” ungkapnya.

Suprihartini menambahkan, penyelenggaraan Festival Literasi Parlemen merupakan bagian dari komitmen Setjen DPR RI dalam menghadirkan layanan publik yang edukatif dan inklusif. Melalui berbagai kegiatan seperti talkshow, pameran buku, dan workshop kreatif, masyarakat diajak untuk semakin dekat dengan dunia literasi sekaligus memahami pentingnya budaya dalam kehidupan demokrasi.

Lebih lanjut, ia berharap Festival Literasi Parlemen dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperluas wawasan, bertukar gagasan, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan.

“Kita berharap Perpustakaan DPR RI dapat menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Literasi menjadi salah satu cara agar masyarakat mampu membaca, menyampaikan, mengkritisi, dan mengambil informasi dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga bangsa yang masyarakatnya mencintai ilmu pengetahuan, menghormati budayanya, serta matang dalam berdemokrasi.

“Literasi harus menjadi gerakan bersama. Mari kita jadikan literasi sebagai modal utama untuk menjemput impian bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Suprihartini. (tin/aha)