Festival Aspirasi di Palembang, BAM Dorong Tata Kelola Perkotaan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan, pembangunan Palembang tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

"Saat yang sama tentu perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga alam yang harus mencengkeram air, air akhirnya digelontorkan ke hilir sekaligus pada saat yang bersamaan dampaknya kebanyakan air dan banjir. Soalnya daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan yaitu air yang seharusnya dicengkeram lingkungan, dicengkeram hutan sebelum dialihkan ke hilir. Hutannya sudah rusak sehingga tidak bisa dicengkeram akibatnya banjir," ujar Ahmad Heryawan.

Ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, BAM DPR RI secara khusus menyoroti dua isu utama yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat, yakni persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas. Kedua masalah ini dinilai sangat berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga kota.

"Kalau urusan perkotaan tentu urusannya adalah urusan khas ya, diantaranya adalah tidak semua perkotaan diceritakan atau dibincangkan, tapi yang pertama urusan banjir, yang kedua urusan kemacetan lalu lintas. Dibincangkan panjang lebar intinya adalah bahwa perlu ada pendekatan holistik untuk menyelesaikan banjir," paparnya.

Lebih lanjut, BAM telah melakukan pertemuan dengan Walikota Palembang, jajaran dinas terkait, hingga masyarakat guna menghimpun data komprehensif terkait efektivitas kebijakan pembangunan perkotaan yang sedang dan akan berjalan.

"Kita akan meneruskan ke Komisi terkait lewat pimpinan atau  boleh jadi ketika pimpinan ingin menyelesaikan langsung juga biasa ya, katakanlah urusannya urusan penting banget terkait dengan gorong-gorong yang tertutup atau sebagian tertutup dan mendapat banjir yang sangat luas. Tapi secara umum kita akan teruskan ke pimpinan dan pimpinan akan meneruskannya kepada Komisi-Komisi terkait yang menangani masalah ini," pungkas politisi fraksi PKS ini. (hvt/aha)