Apresiasi Kinerja Kementerian Haji dan Umrah, Transformasi Layanan Dirasakan Seluruh Jemaah di Arafah

PARLEMENTARIA, Makkah - Tim Pengawas Haji DPR RI memberikan apresiasi resmi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal di hadapan jajaran Kementerian Haji dan Umrah serta para petugas penyelenggara ibadah haji di Arafah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (26/5/2026).

Dalam sambutannya, Cucun menyoroti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai langkah strategis pemerintah. Institusi baru yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tersebut dinilai berhasil menghadirkan peran negara secara maksimal dalam melayani jemaah haji Indonesia.

"Dimulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memulai membuat suatu lembaga yang menghadirkan negara untuk umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada wukuf di Arafah," ujar Cucun.

Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa DPR RI secara konsisten bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah sejak tahap penetapan biaya penyelenggaraan hingga pengawasan operasional di lapangan. Sinergi ini ditujukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Menurut pemantauan Tim Pengawas, langkah mitigasi yang diterapkan oleh panitia pada tahun ini terbukti efektif dalam meminimalisasi potensi masalah operasional yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan pada sektor layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi berhasil diatasi dengan pendekatan yang lebih terencana.

"Kelemahan-kelemahan pelayanan yang terjadi di tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Termasuk, ratusan ribu jemaah haji Indonesia ini betul-betul merasa dilayani," tegas Politisi Fraksi PKB itu.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPR RI berkomitmen untuk menggelar evaluasi komprehensif bersama Kementerian Haji dan Umrah setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dan jemaah kembali ke Tanah Air. Evaluasi ini difokuskan pada identifikasi area pelayanan yang masih memerlukan peningkatan di masa mendatang.

"DPR RI akan terus bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah, memperbaiki layanan ini. Dan nanti jemaah pulang ke tanah air, dan akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian Haji, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diambil keputusan supaya pelayanan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang," pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. (eki/rdn)