Jelang Puncak Haji, DPR Nilai Pengawasan Layanan Armuzna Lebih Transparan

PARLEMENTARIA, Makkah — Persiapan puncak ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki fase krusial. Di tengah jutaan jamaah yang bersiap menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), DPR RI menilai terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola layanan haji tahun ini, khususnya pada sistem pengawasan kapasitas tenda dan fasilitas jamaah.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai rapat evaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Al Qim’ma Hall, Minggu (24/5/2026).

Menurut Cucun, salah satu masalah klasik dalam penyelenggaraan haji selama bertahun-tahun adalah ketidaksesuaian kapasitas tenda syarikah dengan jumlah fasilitas yang tersedia di lapangan. Namun pada musim haji 2026, pola pengawasan disebut jauh lebih ketat.

“Yang dulu kita kadang-kadang sama pemilik tenda syarikah itu dibilang ini isinya 100 padahal cuma 50, sekarang betul-betul dicek,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Tidak hanya mengecek kapasitas, petugas haji Indonesia juga disebut melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas dasar jamaah, termasuk jumlah kasur yang tersedia di setiap tenda.

“Petugas yang sudah disiapkan, dididik di Jakarta begitu luar biasa, mengecek satu-satu kasurnya,” kata Legislator Dapil Jawa Barat II ini.

Perubahan pola pengawasan tersebut dinilai penting karena fase Armuzna merupakan titik paling rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kepadatan jamaah, cuaca ekstrem, hingga mobilitas jutaan orang dalam waktu singkat kerap memicu persoalan teknis dan kemanusiaan.

Karena itu, DPR meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kelancaran teknis, tetapi juga memastikan standar kenyamanan dan keamanan jamaah terus ditingkatkan.

Meski memberikan apresiasi, Cucun mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam layanan pemondokan di Makkah. Beberapa jamaah masih menyampaikan keluhan terkait jarak hotel serta fasilitas penginapan.

“Ini akan menjadi catatan perbaikan untuk ke depan. Di penyelenggaraan haji tahun 2027, ini pasti tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

DPR bersama pemerintah juga mulai menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan kualitas layanan haji. Langkah itu dilakukan agar peningkatan pelayanan dapat berjalan seiring dengan efisiensi penyelenggaraan.

“Nanti kita akan meng-upgrade dan menghitung ulang komponen penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah terus membuka ruang evaluasi bersama DPR sebagai bagian dari perbaikan pelayanan jamaah.

“Alhamdulillah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Tinggal puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” kata Irfan Yusuf.

Ia berharap seluruh proses puncak haji dapat berjalan lancar dan aman hingga jamaah kembali ke Tanah Air. (man/we)