
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyoroti minimnya dukungan sarana dan prasarana (sarpras) bagi aparat kepolisian yang bertugas di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini menjadi salah satu catatan penting usai Komisi III menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya melihat perjuangan personel kepolisian di daerah terpencil yang harus menghadapi medan berat dengan fasilitas seadanya. Menurutnya, kondisi Polsek di pedalaman NTT saat ini masih jauh dari kata layak, terutama terkait kendaraan operasional, asrama, hingga jaringan komunikasi.
"Sementara itu yang nyata dihadapi oleh teman-teman di kepolisian, sarana prasarana Polsek di wilayah yang jauh dari kota sangat minim. Dengan menggunakan sepeda motor masuk ke plosok-plosok, ini sangat luar biasa sekali, keluar masuk sungai, jalan jelek. Bagaimana pengorbanan teman-teman di lapangan itu tidak didukung oleh sarpras," ungkap Benny kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/04/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang. Keadilan akan sulit diwujudkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di pelosok jika ujung tombak kepolisian tidak dibekali dengan sarpras yang memadai. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan sarpras tersebut.
"Yang pasti kita akan memberikan dukungan untuk sarana prasarana itu. Ini sangat menyedihkan, Polsek-Polsek di NTT ini jauh dari layak," tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda NTT, Rudi Darmoko, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan perhatian Komisi III DPR RI. Ia mengakui bahwa kondisi geografis NTT yang berbentuk kepulauan dan berbukit menjadi tantangan terbesar bagi operasional kepolisian.
"Ini sebagai sarana bagi kami untuk bisa mendapatkan petunjuk, arahan dari Komisi III, dan tentunya kami juga bisa menyampaikan kendala, hambatan yang kami alami selama pelaksanaan tugas di lapangan. Kami memang di NTT tidak menutup bahwa sarana-prasarana kita masih kurang," jelasnya.
Ia juga, memberikan informasi kondisi para Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang seringkali kesulitan menjangkau warga. Bahkan, di beberapa wilayah dengan medan perbukitan yang berat, masih ada petugas yang terpaksa hanya mengandalkan sepeda ontel.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT juga menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang pernah diperjuangkan oleh Komisi III pada kunjungan kerja tahun sebelumnya.
"Semoga kekurangan itu bisa dipenuhi sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Tahun lalu, puji Tuhan kami mendapat bantuan dari Komisi III berupa sepeda motor trail sebanyak 20 unit. Dari para Bhabinkamtibmas juga sudah mengucapkan terima kasih karena itu sangat bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan," pungkasnya. (upi/rdn)